Posisi wilayah Minahasa Utara (Minut) memang terbilang rentan sebagai daerah sasaran masuknya orang asing. Apalagi saat ini, penyebaran warga negara asing sudah mulai merambah daerah Sulut dan tidak menutup kemungkinan akan sampai di wilayah Minut. Itu dikarenakan letak geografis daerah ini yang berbatasan langsung dengan wilayah laut.

Kondisi ini memantik perhatian serius dari Forkopinda yang didalamnya pihak Pemkab Minut, aparat kepolisian dan TNI. Maraknya penggunaan KTP 'Bodong' yang biasanya dimiliki sejumlah orang asing, menjadi hal yang perlu diawasi ketat. Kedua hal ini menjadi hal serius dari pertemuan Pemerintah Kabupaten dan unsur Forkompinda, Selasa (3/11).

Bupati Minut Drs Sompie Singal MBA melalui Kabag Humas Pemkab Minut Drs Sem Tirayoh mengatakan, untuk itu Pengawasan Orang Asing (PORA) perlu dilakukan secara berkesinambungan, guna mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan orang asing maupun penyelundupan melalui imigran gelap. Karena itu, melalui pertemuan Forkompinda ini pemerintah dan unsur aparat kepolisian, TNI serta kejaksaan, terus melakukan monitoring.

"Polres juga serius memeriksa KTP warga asing, apakah itu diperoleh dengan legal atau hanya didapatkan secara ilegal," ungkap Tirayoh, kemarin.

Aktual data dan informasi keberadaan orang asing, dan penguatan serta penyelarasan tugas dan fungsi instansi terkait dalam pemantauan orang asing di wilayah Kabupaten Minut terus dioptimalkan.

“Koordinasi menyangkut hal ini melibatkan semua pihak khususnya instansi teknis lainnya, termasuk didalamnya unsur pemerintahan kecamatan hingga desa dan pihak berwajib,” jelasnya.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam rangka penguatan koordinasi, keterpaduan, penyelarasan tugas dan fungsi, serta pertukaran perkembangan menyangkut keberadaan orang asing demi terciptanya stabilitas keamanan ditengah-tengah masyarakat.

“Melalui monitoring dan evaluasi, nantinya dibuat semacam bank data menyangkut keberadaan orang asing, mulai dari mereka masuk dan beraktivitas di Minut, ini juga untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat,” tandasnya. (risky pogaga/media sulut)