Larangan khusus anak sekolah untuk tidak menikmati fasilitas karaoke di Prince Family selama jam belajar mengajar, nampaknya diabaikan pihak pengelola dalam menjalankan bisnis hiburan ini.

Pasalnya, masih banyak siswa bolos belajar saat jam sekolah di lokasi Prince Karaoke Family. Padahal terpampang kertas putih bertuliskan larangan masuk bagi siswa dan siswi menggunakan seragam sekolah, tepatnya saat jam mengajar. Kondisi ini hampir setiap hari terjadi, hanya saja, informasi larangan tersebut seolah diabaikan dan banyak siswa bisa leluasa keluar masuk pusat hiburan yang menyediakan fasilitas karaoke, spa dan biliard itu, serta menjual aneka jenis minuman keras.

Tokoh masyarakat Airmadidi Nouke Paat menyatakan, dalam menjalankan bisnis, pihak pengelola ditengarai mengabaikan izin dan bisa mengancam moral masa depan generasi muda Minut.  “Kami sangat mengapresiasi hadirnya investor untuk berinvestasi di Bumi Klabat. Hanya saja, harus mampu menyesuaikan dengan kondisi lokalitas daerah tempat bisnis itu dijalankan,” tukas Paat.

Dia menilai, memang kehadiran Prince Karaoke membantu perputaran ekonomi Minut. Akan tetapi, harusnya pengelola bisa meminimalisir dan melarang anak sekolah berkaraoke ria disaat jam belajar mengajar. Bukan sebaliknya, membiarkan mereka (siswa,red) secara bebas nongkrong di situ.  “Pengusaha harus tegas menerapkan aturan sesuai izin yang dikeluarkan pemerintah dan aparat keamanan. Jangan karena mencari keuntungan, prinsip-prinsip dasar soal masa depan generasi muda diabaikan,” tandasnya.

Personil Dekab Minut Fredrik Runtuwene dimintai tanggapan mengatakan, peran pemerintah diperlukan menyikapi kondisi ini. Kehadiran Prince karaoke family di Minut secara perspektif ekonomi sangat menguntungkan daerah. Namun, kalau ada anak sekolah menikmati fasilitas disaat jam belajar, sebaiknya harus dilarang.  “Tentunya instansi teknis yakni Sat Pol-PP bisa menindaklanjutinya dan turun menggelar razia anak sekolah yang keluyuran di jam-jam belajar mengajar,” tandas Runtuwene.

Asisten I Pemkab Minut Ir Ronny Siwi mengatakan, masalah ini nantinya dikoordinasi bersama instansi teknis. “Sehingga ada formulasi khusus menanganinya. Dan menyangkut investasi investor tetap jalan di Minut,” terang Siwi.(tim me)