Manuver politik yang ditempuh pasangan Yulisa Baramuli dan Patrice Tamengkel (BARATA) dengan mengendarai Partai Demokrat (PD) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa Utara (Minut) berbuntut panjang. Arus penolakan terhadap pasangan tersebut mengalir deras dari tubuh Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Minut.

Dukungan yang disematkan kepada pasangan Baramuli dan Tamengkel dinilai berlebihan. Pasalnya, pasangan tersebut tidak mengikuti peraturan organisasi (PO) serta tidak pernah mengikuti penjaringan calon yang dilakukan DPC Demokrat Minut. Mirisnya, SK DPP malah diberikan kepada pasangan tersebut.

"Kami menolak dengan tegas SK DPP itu karena pasangan Barata tidak mengikuti mekanisme dan kami di tingkat bawah tidak akan mendukungnya," tegas Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Minut, Novry Dotulong.

Hal serupa juga diungkapkan Bendahara DPC Demokrat Minut, Denny Mawuntu. "Kami dari arus bawah, baik DPC maupun PAC, secara tegas bertentangan dengan keputusan DPP karena pasangan tersebut tidak mengikuti mekanisme partai dan AD/ART partai soal penjaringan dan tidak dijalankan," jelas Mawuntu.

Ketua PAC Airmadidi Frangky Nangka mengungkapkan, sebagian besar PAC menolak SK yang diberikan kepada pasangan tersebut. Apalagi bila dilihat dari kredibilitas, pasangan itu dipandang tidak akan mampu memenangkan Pilkada.

"Untuk itu seharusnya DPP mendengarkan aspirasi dari bawah. Sebab Demokrat membutuhkan kemenangan bukan hanya sekedar mengusung calon," akunya. (media sulut)