Minahasa Utara (Minut) masih didera persoalan tapal batas atau batas wilayah khususnya lagi wilayah Desa. Akan hal ini, aktivis barisan muda Minut Onal Rumimpunu, angkat bicara. Menurutnya perlu ada konsistensi batas wilayah desa. "Selama ini persoalan batas desa masih menyisakan masalah yang serius. Kita jangan hanya terpaku pada persoalan batas wilayah kabupaten dan kota saja," tandas Rumimpunu.

Pemkab pun diminta lebih perhatian menuntaskan persoalan yang hampir tak tersentuh ini. "Harus bergerak cepat menangani agar dikemudian hari hal ini tidak menjadi luka besar bagi Pemkab. Pemerintah desa dan masyarakat harus ada kejelasan soal dimana saja letak batas wilayah mereka tinggal," jelasnya.

Pemkab juga diminta segera mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk duduk bersama, paling tidak untuk menentukan batas wilayah alam. "Di Minut masih ada desa-desa yang batas wilayahnya belum jelas. Seperti di Kecamatan Kalawat, di wilayah Likupang, juga Wori dan lain-lain. Jangankan desa batas kecamatan saja masih ada yang belum jelas," timpalnya.

Lagi menurutnya, di wilayah Likupang selain persoalan wilayah juga tanah merupakan persoalan serius, seperti halnya lahan tanah yang tadinya dikuasai rakyat dan kini telah dikuasai PT MSM. "Ini juga harus dituntaskan pemerintah," tuturnya sembari menambahkan sejumlah tapal batas desa yang dulunya telah ditetapkan perlu ada yang direvisi kembali.

Menanggapi hal ini, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Ir Ronny Siwi mengatakan, hal ini sangat diseriusi Pemkab dan sudah dimintakan kepada para Camat untuk melakukan pendataan. "Persoalan ini memang urgen jadi perlu dituntaskan. Pemkab sudah memerintahkan para Camat untuk bertindak, kalau mereka tak mampu Pemkab akan turun tangan. Namun bukan berarti Pemkab tidak memantau perkembangan," ungkap Siwi berharap persoalan ini tuntas ditingkat kecamatan dan tinggal dikoordinasikan ke Pemkab. (risky pogaga)