TONDANO, ME : Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa memastikan bahwa pada penyelenggaraan Pemiiihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli baru-baru ini belum ada laporan pelanggaran pidana yang masuk.

“Sesuai koordinasi seluruh anggota Panwascam yang tersebar di 25 kecamatan, hingga saat ini tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana pada Pilpres 9 Juli ini. Namun apabila ada laporan menyusul, pasti akan kami tindak lanjuti,” ungkap Ketua Panwaslu Minahasa Erwin Sumampouw SP saat dihubungi Manadoexpress.com, Jumat (11/07).

Hasil ini memang terbilang cukup baik jika dibandingkan pada penyelenggaraan Pileg 9 April lalu di mana terdapat sejumlah laporan pelanggaran pidana yang terjadi. Namun, dengan tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana ini, bukan berarti penyelenggaraan Pilpres di daerah Minahasa terbilang sempurna. Panwas mencatat bahwa pada penyelenggaraan Pilpres tahun ini ada 7 pelanggaran administrasi, di mana 5 diantaranya pelanggaran administrasi pemuktahiran data pemilih dan 2 diantaranya pelanggaran administrasi Alat Peraga Kampanye (APK).

“Untuk pelanggaran administrasi pemuktahiran data pemilih itu berdasarkan hasil pencermatan Panwas terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT), di mana ada pemilih yang masuk dalam DPT namun tidak memiliki NIK, NKK, dan ada juga anggota TNI / Polri yang masuk DPT. Sedangkan untuk pelanggaran APK ada 2 yang direkomendasi untuk ditindaklanjuti serta ada 70 APK yang direkomendasi untuk penertiban,” urai Sumampouw menjelaskan.

“Namun untuk pelanggaran administrasi ini bukan termasuk pelanggaran berat dan sanksinya hanya berupa teguran,” lanjut dia.

Di sisi lain, dirinya pun mengaku akan tetap mengawasi ketat proses verifikasi dan pengesahan penghitungan suara yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilu. “Kami akan pastikan bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi dalam proses verifikasi dan pengesahan suara ini, sehingga hasil yang di dapat nanti benar-benar sesuai,” tandasnya. (Jeksen Kewas)