AMURANG, ME : Pendataan Jaminan Kesehatan bagi warga miskin oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa belum maksimal. Pasalnya sejumlah warga miskin belum masuk dalam daftar tersebut.

Pemerhati Minahasa Selatan (Minsel) Constantyn Kena, sangat menyayangkan kinerja Pemerintah lebih khusus Pemerintah desa maupun kelurahan yang dinilai tidak serius dalam pendataan warga miskin yang berhak menerima bantuan jaminan kesehatan.

"Memang waktu lalu pendataan warga miskin banyak yang tidak sesuai. Ada pemilik jaminan kesehatan yang punya pendapatan tetap dan tidak layak dikategorikan sebagai warga miskin. Tetapi, warga yang nyata-nyatanya kurang mampu malah tidak didata untuk mendapatkan jaminan kesehatan," ujarnya, Jumat (28/2/2014).

Dia menjelaskan, banyak kesalahan pendataan warga miskin terjadi di tingkat desa dan kelurahan. Untuk itu dia berharap Hukum Tua (Kumtua) dan Lurah harus lebih selektif serta mengutamakan warga miskin dalam melakukan pendataan.

"Hilangkan sifat yang mengutamakan saudara ataupun kerabat, karena hal ini bisa menimbulkan kecemburuan dalam masyarakat," kata Constantyn.

"Jangan hanya melihat karena saudara atau kerabat dekat terus jadi prioritas untuk mendapat jaminan kesehatan tanpa melihat status ekonominya. Tindakan ini salah. Harusnya yang menjadi skala prioritas itu adalah mereka yang benar-benar warga miskin yang butuh bantuan pemerintah," tambahnya. (Jerry Sumarauw)