Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) kembali mengelar sidang paripurna. Agenda sidang kali ini adalah dalam rangka pembicaraan tingkat kedua tahapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Minsel tahun anggaran 2015 yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD, Jumat (14/7).

Meski sempat molor dari jadwal yang ditetapkan, sidang akhirnya dimulai pukul 20.00 WITA dan dipimpin Ketua DPRD Minsel Jenny J Tumbuan. Sidang dihadiri langsung Bupati Christiany Eugenia Paruntu dan Wakil Bupati (Wabup) Franky Donny Wongkar, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajaran lainnya serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).

Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada segenap anggota dewan atas dedikasinya dan komitmen yang ditunjukkan dalam melaksanakan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015.

Menurut dia kondisi demikian sesungguhnya menunjukkan kepada semua akan komitmen dan kesungguhan para anggota dewan untuk berkarya dan memberikan yang terbaik demi kemajuan pembangunan di Minsel.

"Sikap seperti inilah yang patut segera kita mantapkan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera menuju Kabupaten Minsel yang hebat dan terdepan," kata Tetty sapaan familiar bupati.

Dia menjelaskan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015 sesungguhnya merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang setiap tahun harus dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dan sarana evaluasi demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan akuntabel.

"Catatan saran dan masukan tentunya merupakan nilai tambah yang sangat berharga bagi kita semua sesama unsur penyelenggara pemerintah daerah lebih khusus jajaran eksekutif untuk dijadikan pemicu dan pemacu agar penyelenggaan pengelolaan administrasi keuangan daerah kedepan akan semakin lebih baik transparan dan akuntabel," jelasnya.

Selanjutnya dia mengajak semua untuk terus memantapkan komunikasi dan koordinasi, sehingga akan terus tercipta keselarasan persepsi dalam mengimplementasikan semua program dan kegiatan yang bermuara pada peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat Minsel.

"Saya katakan demikian karena sesungguhnya aspek koordinasi dan komunikasi yang baik merupakan kata kunci dan modal utama bagi kita semua dalam memantapkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien," ujarnya.

Dalam sidang ini lima fraksi yang terdiri Golkar, PDIP, Gerinda, Demokrat dan Ampera menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda). (jerry sumarauw)