Meski telah usai dihelat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2014 silam, namun, kisah-kisah klasik dari gelaran demokrasi lima tahunan sekali itu, nampaknya belum usai.

Contohnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sendiri, meski pasangan Sehan Landjar dan Rusdi Gumalangit telah dinyatakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode lima tahun ke depan, namun, isu mengenai banyaknya para abdi negara yang ingin pindah ke daerah lain,  turut menaungi pemerintahan Sehan saat ini.

Berbagai informasi yang diterima, isu perpindahan PNS tersebut menyeruak dari mulut ke mulut masyarakat Boltim pasca pelaksanaan pilkada Boltim lalu. Dimana keinginan mereka untuk pindah dengan alasan selain sudah tidak merasa nyaman juga merasa khawatir akan tekanan kerja pada pemerintahan Boltim yang baru di tahun 2016 karena dugaan ketidaknetralan selama Pilkada lalu.

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) membantah soal informasi banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hijrah ke daerah lain atau keluar dari Boltim pasca hasil dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 9 Desember 2015 lalu. “Tidak ada perpindahan PNS secara besar-besaran ke daerah lain. Hanya ada beberapa yang mengajukan pindah denga alasan masalah keluarga,” kata Kepala BKDD Boltim, Darwis Lasabuda.

Memang diakui Darwis, sekitar tujuh orang PNS yang sebelumnya sudah mengajukan diri ingin pindah ke sejumlah pemerintahan yakni, Kota Kotamobagu, Bol-Mong, Minahasa Tenggara dan ke Provinsi. Namun angka tersebut tidak sebanding dari PNS luar daerah yang ingin pindah ke Boltim. “Malah banyak yang ingin masuk ke Boltim sekitaran sepuluh orang, dari Papua, Maluku, Sangihe, Bolmong, Kota Kotamobagu,” bebernya.

Dikatakannya pula bahwa untuk berkas PNS yang mengajukan diri pindah ke daerah lain itu harus berproses. Namun untuk info sekitar ratusan PNS yang ingin pindah itu tidak benar. “Mungkin masih dalam tahap pemintaan surat lolos butuh dari Kotamobagu. Tapi belum masuk disini (BKDD Boltim,red),” beber Darwis.

Darwis juga tidak menampik dalam tiga bulan terakhir ini, banyak PNS yang telah berkonsultasi ke BKDD Boltim untuk pindah, tapi tidak memasukan berkas. “Mungkin ada sekitar 20 orang yang datang konsultasi. Saya minta mereka harus mendaptkan persetujuan lebih dulu dari daerah yang akan dituju. Tapi kita belum ada berkasnya,” tandasnya. (tim me)