Manado, ME

Masalah tenaga honor daerah (Honda) di Sulawesi Utara , tak kunjung tuntas. Honda kategori  1 (K1) di pemprov dan sejumlah kabupaten kota masih melakukan protes dengan keputusan pemerintah pusat.

Menyikapi persoalan itu, anggota DPRD Sulut Benny Rhamdani mengusulkan adanya pemberlakukan moratorium penerimaan CPNS.  Hal itu dinilai sebagai solusi tepat untuk mengatasi tuntutan pengangkatan CPNS tenaga Honda. “Secara aturan ini tidak menyalahi bahkan menjadi solusi mengatasi masalah kepegawaian yang berkaitan dengan tuntutan para honorer. Yang sebetulnya honorer ini sesuai keputusan Menteri sudah harus selesai tahun 2009 lalu,” ujar Rhamdani.

Permasalahan honorer yang terjadi setiap tahun menurut calon anggota DPD-RI ini disebabkan praktek mafia kepegawaian yang dilakukan oknum pejabat. “Ulah mafia kepegawaian ini korbannya para honorer daerah. Nah, moratorium adalah langkah politik paling tepat,” tandas Rhamdani. (msg)

Foto Benny Rhamdani. (ist)