AMURANG, ME : Dugaan adanya SK palsu yang digunakan Honor Daerah (Honda) Karegori dua (K2), memunculkan tuntutan agar verifikasi berkas dilakukan lebih ketat lagi. Terutama mereka yang telah dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi beberapa waktu lalu. Hal ini perlu dilakukan lantaran banyaknya laporan warga yang menyatakan bahwa ada Honda K2 SK-nya tidak benar.

Kalau perlu melibatkan aparat hukum, Kepolisian dan  Kejaksaan. Disinyalir telah terjadi sekandal pada pengeluaran SK tenaga honor di sejumlah SKPD. Banyak tenaga honor gadungan disinyalir mendapatkan SK di sekolah-sekolah atau UPT Disdikpora. Seperti yang dilaporkan warga Maesaan terhadap JT dan BE.

Diketahui keduanya  tidak pernah bekerja sebagai tenaga honor. Diduga keluarnya SK mereka karena adanya kepentingan dan titipan-titipan yang memanfaarkan situasi dengan mengatasnamakan kepala daerah.

"Kami mintakan segera dilakukan penyelidikan oleh seluruh komponen. Mulai dari instansi terkait sampai pada kejaksaan dan kepolisian. Sebab praktek yang telah mereka lakukan sudah menjurus pada perbuatan korupsi, juga mengorbankan Honda K2 yang asli. Untuk itu kami mengharapkan hal ini harus diseriusi," desak Henly Tuela, generasi muda Minsel.

Dia juga mengaku salut dengan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minsel, Hendry Lumapow yang mengatakan akan melakukan verifikasi berkas lebih ketat.

"Sudah tepat langkah tersebut, apalagi dia sekarang menjadi penentu terutama Honda K2 yang mengabdi sebagai guru. Kalau perlu kepala sekolah dan kepala UPT yang membuat SK palsu tersebut diberikan sangsi tegas. Tim verifikasi berkas juga harus melaksanakan pemeriksaan dangan lebih teliti," sebutnya.

Begitupun dikatakan Pemerhati Pendidikan Minsel, Wenly Kaligis. Menurut dia perlu ada penyelidikan lebih mendalam terkait SK palsu. Sebab kejadian seperti ini kalau benar terjadi menurutnya dapat mencoreng dunia pendidikan di Minsel. Dan ini merupakan preseden buruk untuk generasi kedepannya.

"Perlu adanya ketegasan disini, sebab telah terjadi 'pembunuhan' masa depan bagi Honda K2 asli. Makanya aparat hukum wajib bertindak cepat dengan melakukan penyelidikan. Begitu juga dari BKDD dan Disdikpora dalam melakukan verifikasi. Kalau mendapati adanya manipulasi segera laporkan. Dengan demikian bisa memberikan pelajaran," tegas Tuela. (Jerry Sumarauw)