Mega proyek rehabilitasi poros Manado-Tomohon yang berada di wilayah Kelurahan Tinoor Kecamatan Tomohon Utara, harus dipercepat. Berperan sebagai nadi perekonomian sejumlah daerah di Sulawesi Utara (Sulut), ruas jalan ini dinilai urgen, bagi distribusi produk barang dan jasa.

Demikian Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tomohon, Arie Palendeng. Menurut Palendeng, memasuki bulan November dan Desember, siklus peredaran barang dan jasa yang melintasi ruas jalan ini, dipastikan mengalami peningkatan. Demikian juga dengan suplay komoditi lokal ke Ibu Kota Provinsi Sulut dan sentra-sentra perekonomian di Kota Manado.

“Ini sudah menjadi siklus tahunan. Biasanya memasuki bulan November dan Desember, arus barang dan jasa yang melintasi poros Manado-Tomohon, sangat padat. Oleh sebab itu, rehabilitasi jalan dan jembatan di wilayah ini harus dipercepat,” tandas Palendeng.

Di sisi lain, jalur alternatif harus disiapkan pemerintah dalam masa percepatan pembangunan jembatan dan jalan. Sehingga, tidak menimbulkan penumpukkan kendaraan yang berakibat terganggunya arus transportasi barang, jasa hingga penumpang.”Kondisi ini sudah menimbulkan kekhawatiran warga, pemilik kendaraan dan supir. Apabila hingga Desember proyek perbaikan jalan dan jembatan di Tinoor tidak selesai, akan menyebabkan persoalan kemacetan,” tuturnya.

Untuk itu, pemerintah pusat sebagai penanggung jawab, agar fokus menyelesaikan proses perbaikan jalur tersebut.”Mudah-mudahan bisa tuntas hingga batas waktu yang tertera dalam kontrak kesepakatan, sehingga membuat rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan hingga pelaku bisnis,” kuncinya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Reformasi Kota Tomohon, Ibarahim Ratulangi Tular, meminta perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, untuk mengawal proses rehabilitasi proses Manado-Tomohon. Dia berharap Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono untuk merealisasikan janji mantan Gubernur Dr SH Sarundajang, dalam akselerasi jalan Manado-Tomohon yang porak poranda akibat bencana tanah longsor dan banjir bandang, awal Januari 2014.”Pak Gubernur harus turun tangan untuk mengawal proses ini, agar tidak berlarut-larut dalam proses perbaikan,” lugasnya.(victor rempas)