Kondisi dua institusi elite di Tanah Klabat yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Utara (Minut), terus memanas. Tranparansi penggunaan anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), jadi objek masalah.

Bara perguncingan berawal dari penyataan Ketua KPU Fredrik Sirap. Ia menyatakan jika anggaran tidak ada, pihaknya tidak akan menyelenggarakan Pemilukada. Demikian Sirap, saat menunggu sejumlah peserta hearing antara DPRD, KPU Minut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (15/9).

Penyataan ini langsung menimbulkan reaksi keras kalangan wakil rakyat. Suara kritis pun meluncur dari legislator daerah ini.

Ketua Komisi C yang membidangi anggaran Denny Sompie SE, menilai hal itu bukan masalah. “Kalau KPU Minut tak mau menyelanggarakan Pilkada biar saja, karena mereka bisa di take over KPU Sulut (Sulawesi Utara). Beberapa daerah di Sulut, pernah terjadi seperti itu," beber Sompie.

Dia bahkan menilai KPUD Minut terlalu berlebihan dalam hal penggunaan anggaran. Seperti yang tersaji dalam hearing beberapa waktu lalu, dimana penggunaan anggaran yang diberikan dinilainya tak masuk akal. Alasan Sompie, banyak item anggaran yang tidak sesuai. Misalnya, anggaran konsultasi di pusat yang mencapai Rp1,5 Miliar. Belum lagi anggaran lain jika dijabarkan.

"Untuk itu anggaran tambahan yang akan diminta saat APBD Perubahan, kami sebelumnya akan minta dulu pertanggung jawaban terkait dana tahap awal sebesar Rp7 Miliar yang sudah diberikan," tegasnya.

Untuk diketahui, hearing DPRD dan pihak KPU serta TAPD akhirnya dipending. Alasan penundaan karena terdapat sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut, yang keluar daerah. Selain itu, sebagian anggota DPRD sedang mengikuti kampanye.

Badai kritik yang menerpa KPU Minut, bukan hanya dilakukan kalangan legislator. Sebelumnya, sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Minut juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran Pemilukada tahun 2015.(risky pogaga/media sulut)