Kinerja wakil rakyat di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) kembali 'dihantam'. Lagi, agenda studi banding keluar daerah jadi 'buah bibir' masyarakat. Keberangkatan para legislator ke daerah Jakarta dan Batam yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu (1/7) hingga Jumat (3/7), dinilai sebagai pemborosan uang rakyat.

“Sebenarnya kita tidak mempersoalkan agenda studi banding keluar daerah, karena memang itu diperlukan. Namun yang jadi persoalan yaitu banyak PR (pekerjaan rumah) di dalam daerah yang belum terselesaikan dengan baik dan seharusnya itu yang jadi prioritas wakil rakyat. Jangan hanya sibuk pelesir keluar daerah tanpa melihat kondisi di wilayah sendiri,” semprot Regen Pantow, generasi muda Mitra.

Menurut dia, masih banyak persoalan di daerah Mitra yang perlu mendapat penanganan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ketimbang pergi studi banding. Dia mencontohkan banyaknya proyek amburadul yang hingga kini tak kunjung ditindaklanjuti, serta akses jalan di wilayah Kalait yang kondisinya rusak parah namun belum tersentuh. Padahal, persoalan ini sudah banyak kali diteriakkan masyarakat.

“Ini menjadi kewajiban anggota dewan sebagai penerus aspirasi masyarakat. Tolong itu diperjuangkan meski di sela-sela kesibukan tugas sebagai legislator. Karena sudah seharusnya para wakil rakyat mengedepankan kepentingan masyarakat umum dari pada kepentingan pribadi maupun partai,” sentil ketua PAMI Mitra ini.

Parahnya lagi, agenda keberangkatan Dewan ini terjadi di sela-sela buruknya pengelolaan keuangan di instansi wakil rakyat ini. “Ada sekira empat Miliar lebih temuan BPK soal pengelolaan keuangan yang dinilai tak wajar. Saya kira ini yang perlu dituntaskan terlebih dahulu. Untuk agenda studi banding kan bisa dijadwalkan lagi,” ketusnya.

Diketahui, anggota DPRD Mitra selama tiga hari kedepan akan melakukan studi banding ke kedua daerah berbeda, yaitu Jakarta dan Batam. Sekretaris DPRD Mitra, Stenli Pasulatan mengatakan, agenda studi banding para wakil rakyat ini dalam rangka wacana penghapusan aset pemerintah daerah.
“Studi banding ini memang merupakan agenda dewan yang anggarannya sudah tertata dalam APBD. Jadi itu memang sudah dijadwalkan sebelumnya. Sekretariat hanya menindaklanjuti apa yang sudaj diagendakan,” jelas dia. (tim me)