Laporan masyarakat Tombatu terkait adanya pemotongan saat penyaluran dana bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) akhir pekan lalu, ditepis pihak kantor Pos setempat. Kepala Kantor Pos Tombatu, Gabriel Paparang, dengan tegas membantah jika pihaknya memaksa para penerima untuk membayarkan sejumlah uang.

“Tidak ada pungutan atau partisipasi yang kami minta kepada masyarakat. Kami melayani penyaluran dana bantuan tersebut sesuai aturan. Jadi jika ada yang mengadu bahwa pihak kami mewajibkan pungutan, itu sama sekali tidak benar,” kata Paparang saat dikonfirmasi media, Senin (11/5).

Namun dirinya tak menepis jika memang ada sebagian masyarakat penerima yang memberikan sejumlah uang kepada petugas kantor pos.

“Ada masyarakat yang memberi sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih. Jumlahnya bervariasi, ada yang lima ribu, sepuluh ribu, dan dua puluh ribu. Tapi sekali lagi itu bukan dipaksakan, melainkan sebagai bentuk terima kasih yang mungkin sudah menjadi tradisi warga,” jelasnya.

Ditanyakan terkait keluhan masyarakat bahwa pihak kantor pos menunda pembayaran dana bantuan pada bulan Desember lalu, dirinya menjelaskan jika dana tersebut belum bisa dibayarkan karena belum keluar dalam sistem pembayaran.

“Jadi dalam proses penyaluran, kami tak sembarang membayar. Ada mekanisme-mekanisme pembayaran yang diatur melalui sistem pembayaran. Itupun harus menunggu petunjuk pemerintah pusat. Jika anggarannya sudah muncul di sistem, pasti kami bayarkan,” papar dia.

Sebelumnya, masyarakat penerima dana PSKS di sejumlah desa di wilayah Tombatu, melaporkan adanya pemotongan oleh petugas kantor pos pada saat penyaluran dana tersebut, Sabtu (9/5) pekan lalu. Dari pengakuan sejumlah warga, pihak kantor pos meminta sejumlah uang dengan alasan sebagai bentuk partisipasi. (robby lumi)