Dunia pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) kembali jadi sorotan publik. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan jadi pemantik. Anggaran yang diperuntukan bagi sejumlah program guna mendorong gerak maju pembangunan pendidikan di wilayah ini, disinyalir mengalir ke jalur yang salah.

Sejumlah elemen masyarakat menilai pengelolaan DAK sarat penyimpangan. Sorotan tajam seperti yang dilayangkan sejumlah masyarakat di Kecamatan Pasan. Warga menduga pengelolaan DAK di instansi pendidikan tidak sesuai dengan petunjuk teknis atau ketentuan yang berlaku.

Kegeraman warga meletup saat pelaksanaan reses anggota DPRD Mitra dari daerah pemilihan (Dapil) II, akhir pekan lalu. Mereka mempersoalkan DAK yang seharusnya swakelolah atau dikelolah pihak sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah, justru faktanya tidak demikian.

“Dari pengamatan kami ada yang tidak beres dalam pengelolaan DAK ini, baik dalam realisasi maupun pengelolaan kegiatan tersebut. Ini yang sejak lama ingin kami sampaikan ke para anggota dewan. Sebenarnya swakelolah itu seperti apa,” tanya sejumlah warga.

Penegasan warga ini langsung direspon salah satu anggota DPRD Mitra, Vocke Ompi. Dirinya bahkan sempat berang dengan adanya nada-nada sumbang dari masyarakat terkait pengelolaan DAK pendidikan tersebut. Politisi PDIP ini menegaskan, pemerintah saat ini sudah sangat serius untuk meningkatkan sektor pendidikan, khususnya dalam penyediaan fasilitas.

“Apabila ada masyarakat yang secara kasat mata melihat ketidakberesan kegiatan DAK, segera laporkan ke pihak yang berwenang. Masyarakat jangan diam, tapi harus terlibat untuk mengawasi,” kata Vocke.

Dirinya pun berjanji kepada masyarakat akan menelusuri sekaligus menyelesaikan dugaan penyelewengan tersebut. “Kepsek jangan takut, laporkan jika benar ada penyelewengan DAK,” tukas Ompi.

Senada disampaikan anggota DPRD Mitra, Nolly Langigi. Menurut dia, anggaran DAK jangan sampai disalahgunakan atau diselewengkan dengan alasan apa pun. “Anggaran seperti dana pendidikan tak bisa diutak-atik, jadi laporkan jika ada penyelewengan. Khususnya bagi Kepala-Kepala Sekolah, jangan takut untuk melaporkan,” ketus Langingi.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Mitra, Janny Rolos, saat dikonfirmasi lebih lanjut mengaku jika pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek DAK di sejumlah sekolah. “Ini memang jadi perhatian serius kami untuk memastikan penggunaan DAK sesuai. Tapi jika di lapangan ada masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan, jangan segan-segan untuk melaporkan. Namun tentu harus memastikan dahulu kebenaran data yang didapatkan,” tandas Rolos.  (jeksen kewas)