Persoalan tapal batas desa di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang hingga kini tak kunjung ada penyelesaian dari pemerintah setempat kembali menuai sorotan. Kritik tajam kali ini dilontarkan fraksi Partai Golkar Mitra yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mitra).

Temy Naray, salah satu legislator Beringin Mitra mengatakan, persoalan tapal batas desa jika terus dibiarkan, sedikit banyak akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di desa itu sendiri.

“Dampak paling buruk jika ada di lahan di wilayah perbatasan yang bersengketa. Dengan ketidakjelasan tapal batas desa, bukan tak mungkin hal itu bisa memicu terjadinya konflik,” kata dia.

“Apalagi tahun ini ada agenda pemilihan kepala desa di sejumlah desa penyelenggara. Jangan sampai hal ini bisa menjadi kendala. Makanya harus segera diselesaikan,” tambah Naray.

Menyikapi hal itu, Bupati Mitra James Sumendap berjanji akan segera menuntaskan permasalahan tapal batas desa tahun 2015 ini.

“Soal tapal batas wilayah di desa-desa yang belum terselesaikan akan segera kami tindaklanjuti tahun ini. Nanti untuk anggarannya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan,” kata Bupati.

Bahkan lanjut dia, pemerintah berencana akan membangun tapal batas desa dengan menggunakan teknologi modern yaitu batas wilayah wilayah melalui titik koordinat. Dengan begitu, persoalan batas wilayah desa diharapkan tak akan jadi permasalahan lagi.

“Jadi rencananya tak akan di buat patok sebagai penanda batas desa. Nanti akan pakai titik koordinat, supaya walaupun terjadi bencana longsor, koordinatnya tak akan berubah. Sampai anak cucu pun batas desanya dapat diketahui dengan jelas,” ujarnya.

Diketahui, persoalan tapal batas desa di wilayah Mitra dominan terjadi di desa-desa pemekaran. (jeksen kewas)