Opini tidak wajar, masih jadi label yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) 2013. Kondisi ini, memicu jajaran Pemkab setempat untuk berbenah.

Untuk itu, Bupati Mitra James Sumendap SH, selalu mengingatkan jajarannya untuk melakukan pembenahan dalam rangka peningkatan opini menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP) atau minimal wajar dengan pengecualian (WDP).

Terkait hal ini, sejumlah Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Mitra mengaku mendukung Bupati menjadikan pengelolaan keuangan Mitra meraih opini WTP dari BPK. "Target itu bukan cuma jadi harapan Bupati, tapi jadi harapan seluruh warga Mitra, makanya wajar kalau didukung," ujar Ketua LSM Gemma Mitra, Vidy Ngantung.

Ngantung mengingatkan agar target WTP bukan hanya sebatas slogan tetapi harus diwujudnyatakan.

"Semua jajaran pemerintahan harus siap mewujudkan hal tersebut. Bupati juga kami mintakan untuk mengevaluasi kinerja jajaran khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan penataan aset. Jika perlu ganti pejabat yang dianggap tidak mampu mewujudkan WTP," tandas Ngantung.

Terpisah, Sekda Mitra, Ir B.A Tinungki MEng, mengatakan upaya perbaikan terhadap pengelolaan keuangan dan penataan aset daerah terus dilakukan.

"Salah satunya dilakukan sosialisasi kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah. Ini sebagai bentuk tindak lanjut dari komitmen Bupati dan Wakil Bupati untuk mengejar opini WTP," ungkap Tinungki.

Opini BPK sendiri merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (robby lumi)