Kabar mengenai adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang kian marak terjadi di institusi pendidikan di tanah Minahasa Tenggara (Mitra) menuai kepritahinan dari berbagai kalangan. Sejumlah elemen masyarakat angkat suara menyikapi hal tersebut. Intinya pemerintah didesak segera mengusut tuntas tindakan-tindakan yang mencoreng dunia pendidikan di Bumi Perjuangan ini.

“Saya minta pemerintah harus serius menumpas hal-hal seperti ini. Karena bagaimana nantinya nasib dunia pendidikan kedepan jika tindakan tak terpuji seperti ini masih terus merajalela,” ketus Soni Rundengan, pemerhati pendidikan Mitra.

Bahkan dirinya meminta pemerintah untuk memberlakukan sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti benar melakukan tindakan seperti itu. “Laporan masyarakat harus segera di tindaklanjuti. Jika terbukti benar maka segera tindak tegas oknumnya,” tegas Rundengan.

Praktik pungutan liar (pungli) memang masih saja marak terjadi di Kabupaten Mitra. Baru-baru ini, tindakan tak terpuji itu terindikasi terjadi di salah satu Sekolah Dasar (SD) di wilayah Ratatotok, tepatnya Desa Basaan. Salah satu sumber media ini menyebutkan jika beberapa hari yang lalu dirinya mendapat telpon dari sejumlah orang tua murid (Ortu) siswa SD di Basaan. Mirisnya, oknum pemangku jabatan baik yang ada dilingkungan sekolah maupun setingkat diatasnya di duga jadi kreator di balik perbuatan tak terpuji ini.

"Penuturan mereka katanya pihak sekolah melakukan penagihan uang sebesar lima ribu per siswa. Katanya, penagihan itu atas perintah kepala dinas (dikpora). Jadi mereka tidak tau untuk apa uang yang ditagih itu," ungkap sumber.

Sejumlah orang tua murid sendiri ketika dikonfirmasi media ini tak menampik adanya pungutan sebesar Rp 5 ribu yang dilakukan pihak sekolah. "Benar, saya sendiri sudah menyetorkan untuk anak saya. Tapi tidak tau dana itu untuk apa. Pastinya menurut pihak sekolah mereka hanya diperintahkan oleh pak Kadispora," kata orang tua murid yang meminta namanya tidak ditulis.

Kepala Sekolah (Kepsek) SD Inpres Basaan Reflin Suoth membantah tudingan yang menyebutkan pihaknya melakukan Pungli. "Itu tidak benar. Kami tidak pernah melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa. Dana BOS sudah lebih dari cukup, untuk apa melakukan Pungli," tegas Suoth.

Senada dengan Suoth, Kepala Dikpora Mitra Drs Jani Rolos juga membantah keras tuduhan dirinya memerintahkan pihak sekolah melakukan Pungli. "Itu informasi dari siapa ? Saya tidak pernah memerintahkan pihak sekolah melakukan pungutan. Nanti saya panggil kepala sekolah yang bersangkutan, jika terbukti kita sanksi. Kalo perlu nanti direkomendasikan ke pak bupati untuk dipecat," tegas Rolos. (tim me)