Radar pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) terus bergerak memantau pergerakan organisasi terlarang di wilayahnya. Gerak-gerik organisasi yang mencurigakan langsung ditumpas tanpa kompromi. Keamanan dan ketertiban masyarakat jadi harga mati pemerintah.

Ditumpasnya Organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) jadi contoh kongkrit. Sepak terjang pergerakan organisasi terlarang di 'Bumi Perjuangan' ini berhasil dikandaskan pihak Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) sebagai ujung tombak pemerintah.

Sejak terdeteksi pada Desember 2014 lalu, pergerakan organisasi ini langsung jadi perhatian utama pemerintah dalam hal ini pihak Kesbangpol Mitra. Dari hasil pegamatan intelejensi Kesbangpol, ruang gerak kelompok ini awalnya di wilayah Ratahan dengan modus menjual makanan ringan dan kue. Pemeriksaan dokumen kependudukan terhadap sekelompok orang yang diduga kuat merupakan anggota Gafatar jadi strategi jitu.

“Kala itu mereka kami panggil untuk di cek kelengkapan dokumen kependudukannya. Sekalian kami cek legalitas organisasinya. Disitu ketahuan bahwa bukan hanya organisasi mereka yang belum terdaftar, dokumen kependudukan pun tak jelas,” tutur Ventje Tamowangkay, Kepala Badan Kesbangpol Linmas Mitra.

Saat itu juga, belasan orang yang diduga kuat merupakan anggota Gafatar langsung dipulangkan ke Kota Tomohon dengan menggunakan mobil pick up. “Mereka dipulangkan ke Tomohon karena dari surat jalan yang ditunjukkan, daerah tujuannya Tomohon bukan Mitra,” tambahnya.

Sikap tegas pemerintah ini ternyata tak menimbulkan efek jera. Tak sampai sebulan kemudian, tepatnya akhir Januari 2015, keberadaan anggota Gafatar kembali terdeteksi keberadaannya di wilayah Mitra. Bedanya, saat itu pergerakannya pindah ke seputaran wilayah Belang. Untuk kedua kalinya, anggota-anggota Gafatar ini kembali dikeluarkan dari wilayah Mitra.

Namun sejak saat itu, tak ada lagi tanda-tanda pergerakan Gafatar di wilayah Mitra. Pihak Kesbangpol memastikan jika saat ini wilayah Mitra aman terhadap ancaman pergerakan organisasi-organisasi terlarang.

“Untuk saat ini bisa dikatakan tak ada organisasi terlarang yang pergerakannya terdeteksi di wilayah Mitra. Namun begitu kewaspadaan tetap kita tingkatkan untuk mencegah jangan sampai benih-benih konflik bermunculan,” kata Tamowangkay.

“Masyarakat juga kami harap dapat berperan aktif. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, jangan segan-segan untuk dilaporkan,” tandasnya.

Upaya pemerintah dalam mencegah pergerakan organisasi terlarang di wilayah Mitra menuai dukungan berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya seperti diungkapkan Noldy Pangkerego, generasi muda Mitra.

“Tentu masyarakat mengapresiasi kinerja pihak Kesbang yang sigap menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ini contoh yang harus jadi anutan SKPD lainnya untuk meningkatkan kinerja sesuai tupoksi masing-masing,” ungkapnya.  (jeksen kewas)