Pemanfaatan sarana bus sekolah yang dikomersilkan selang lima tahun belakangan ini disinyalir rawan penyimpangan. Kebijakan pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) ini diduga telah dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk dijadikan lahan bisnis.

Buktinya, sejak memberlakukan biaya sewa selang 5 tahun terakhir ini, anggaran yang masuk ke Dishubkominfo Mitra, tak jelas mengalir kemana. Padahal, pemberlakuan biaya sewa tergolong tinggi.

Diketahui harga sewa bus dipatok dengan harga mencapai Rp 1.000.000. Tak jelasnya aliran anggaran biaya sewa bus ini langsung menjadi sorotan publik.

Ronald Sahelangi, tokoh masyarakat Mitra, dengan tegas meminta pihak Dishubkominfo agar transparan soal anggaran tersebut. “Apalagi setahu saya, dua unit bus sekolah itu sangat sering di sewa masyarakat. Bahkan dalam satu bulannya bisa lebih dari 10 kali. Kalau di hitung-hitung dalam satu tahun, tentu pendapatan dari biaya sewa ini sangat besar. Namun pertanyaannya, uang tersebut mengalir kemana ?," ujarnya penuh tanya.

“Padahal, sudah seharusnya pemakaian aset negara bisa dipertanggung jawabkan, apalagi menyangkut kebijakan untuk dikomersilkan. Ini harus segera di usut,” tegas Sahelangi.

Pernyataan senada dilontarkan Noldy Pangkerego, generasi muda Ratahan. Menurutnya Dishubkominfo harusnya tidak memberikan patokan tarif. Apalagi fasilitas bus sekolah merupakan aset negara yang diperuntukan untuk membantu warga. "Soal biaya sopir, uang bensin dan biaya perawatan tentu tak masalah. Namun tidak harus sampai 800 ribu atau 1 jutalah. Itu sama saja dengan biaya sewa angkutan umum," terang Noldy.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dishubkominfo Mitra, Bernard Mokosandib melalui Kasubag Umum yang secara teknis mengurus pemanfaatan bus sekolah, A Kindangen, memang tak menampik soal adanya biaya sewa tersebut.

Namun soal patokan harga, dirinya memastikan jika dana tersebut telah diperuntukan sebagimana mestinya untuk biaya perawatan, bahan bakar dan gaji sopir. "Pemanfaatannya sudah sesuai. Sebab pemberlakun tarif dihitung jauh dekatnya," kata Kindangen. (tim me)