Tata negara republik ini mulai diusik. Kepala pemerintahan tingkat II, Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap yang jadi pencetus. Pengawal konstitusi daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) jadi pergunjingan.

Kontribusi minimal dan hanya dianggap setingkat 'security kantor' jadi alasan Sumendap menganggap ketidaklayakan Pol PP level provinsi untuk terus eksis di bumi pertiwi. Menurutnya lebih bangga dengan tupoksi dari personil Satpol PP di Kabupaten/Kota.

“Kan ujung tombak penegakan Perda ada di Satpol PP Kabupaten/Kota. Kalau hanya untuk menjaga kantor Gubernur, kan bisa sewa sekuriti,” tutur kader terbaik Banteng Mitra ini.

Bahkan saat di wawancarai usai pelaksanaan acara HUT Satpol PP di Ratahan, dirinya secara tegas menyebut instansi Satpol PP Provinsi Sulut layak dibubarkan.

Meski demikian, pernyataan Sumendap disinyalir karena kecewa akibat kealpaan Pol PP Pemprov Sulut di hajatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke 65 dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) ke 53 se-Sulut yang digelar di Kabupaten Mitra.

Ketidakhadiran Satpol PP Provinsi dalam acara ini ternyata cukup membuat Bupati James Sumendap geram. Meski upacara perayaan yang digelar di halaman kantor Bupati Mitra, Selasa (10/3) berlangsung meriah, namun sukacita mantan legislator Sulut ini tetap saja terusik.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan sangat menyesalkan ketidakhadiran Satpol PP Provinsi Sulut.

“Padahal yang menentukan Mitra sebagai tuan rumah adalah Satpol PP Provinsi. Anehnya justru mereka yang tidak hadir. Tak tahu alasannya apa,” ketus Sumendap yang menjadi inspektur upacara dalam perayaan tersebut.

Seluruh Satpol PP se-Sulut hadir dalam perayaan ini, kecuali Satpol PP Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Kota Kotamobagu, Talaud dan Satpol PP Provinsi.

Acara peringatan HUT institusi penegak Perda ini sangat atraktif dan diramaikan oleh suguhan atraksi personil Satpol PP, yaitu penampilan seni bela diri gabungan serta tim Pasukan Baris Berbaris (PBB).

Sementara itu, ketidakhadiran Satpol PP Provinsi dalam acara tersebut menurut sumber terpercaya dikarenakan permintaan penundaan dari pihak Satpol PP provinsi yang di tolak Satpol PP Mitra.

“Pihak provinsi maunya Gubernur yang membuka acara ini. Namun pak Gubernur tak bisa hari ini. Mereka meminta penundaan waktu. Tapi permintaannya sehari sebelum pelaksanaan, sedangkan persiapannya sudah hampir seratus persen. Jelas saja permintaannya di tolak,” ungkap sumber yang meminta namanya tak dipublikasikan. (tim me)