Ratahan,ME

Polemik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulut, perihal opini disclaimer yang diperoleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), mendapatkan tangapan dari pemerintah setempat.

Juru bicara Pemkab Mitra Drs Ezra Sengkey MSi kepada sejumlah wartawan mengataan, berdasarkan surat BPK perwakilan Provinsi Sulut No.30/S/XIX.MND/01/2013 tentang hasil pemantauan dan penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, kerugian daerah yang telah berkekuatan hukum tetap, berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), sebanyak 194 kasus, dengan nilai Rp 4,9 Miliar.

“Data tersebut berdasarkan laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah semenster I dan semester II tahun 2012 Nomor 19/LHP-Pmt/XIX.MND/II/2012 tanggal 30 November 2012,” kata Kabag Humas Pemkab Mitra ini.

Bahkan menurut Sengkey, dari jumlah kerugian Negara tersebut, Pemkab melalui instansi terkait telah melakukan tindaklanjut dan laporan progres ke BPK.

“Dari jumlah Rp 4,9 Miliar itu juga, Pemkab melalui Inspektorat telah melakukan tindaklanjut, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, yakni pembayaran kewajiban TGR. Semuanya itu dapat dilihat dalam laporan progres Pemkab Mitra ke BPK,” papar Sengkey.

Jibur Pemkab Mitra ini mengatakan, untuk data besaran jumlah kerugian daerah yang selama ini berkembang dimasyarakat, bahkan diinformasikan lewat media massa adalah temuan yang bersifat administratif.

“Memamang tidak dipungkiri bahwa dalam proses laporan pertanggung jawaban keuangan ada yang salah, namun itu bersifat administratif dan perlu perbaikan. Hasil perbaikan itu sedang kami rampungkan untuk kembali dilaporkan ke BPK,” tandasnya.

Ditambahkannya, Pemkab Mitra khususnya Bupati Telly Tjanggulung (T2), memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen warga di kabupaten Mitra, yang telah merespon dan memberikan masukan serta kritik yang membangun untuk Kabupaten PEMULIHAN ini.

“Komitmen pemerintah Kabupaten Mitra dalam hal pengelolaan keuangan yang baik akan terus kami jalankan sebagaimana aspirasi warga Mitra. Masukan dan kritikan dari eleman warga Mitra aka menjadi cambuk bagi kami untuk dapat terus bekerja optimal,” pungkas Sengkey.(*)

Foto : Logo Pemkab Minahasa Tenggara