Nasib tenaga Honor Kategori 2 (Honda K2) sampai saat ini masih terkatung-katung. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Manado dinilai kurang profesional lantaran lambat melakukan pengajuan penerbitan surat keputusan (SK) Wali Kota untuk tenaga honorer K2.

Tak hanya itu saja, instusi yang mengayomi seluruh nasib kepegawaian di Manado terkesan tak mau terbuka soal pemberian informasi ke publik. Padahal kejelasan nasib 182 tenaga honorer K2 begitu berarti. Ironinya lagi, kabar lain berhembus jika lambatnya proses penerbitan SK Wali Kota tersebut diduga karena ada yang meminta uang pelicin pada sejumlah Honda, sebutan akrab bagi honorer daerah.

“Justru kami juga binggung mengapa sampai saat ini belum ada kejelasan, padahal di daerah lain sudah ada kejelasan,” tutur salah seorang honorer yang meminta namanya tidak dipublikasi.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Vicky Koagow didampingi Sekretaris Johan L ketika dimintai keterangan langsung mengakuinya. Bahkan menurut Koagow ada delapan Honda K2 yang masih bermasalah dalam segi administrasinya.

“Memang NIP sudah ada, tapi  kami masih melakukan pengecekan kembali soal administrasi, sebab ada laporan-laporan yang masuk dari masyarakat sehingga harus dilakukan pengecekan secara mendalam,” jelas Koagow dan Sekretaris BKDD ketika didesak wartawan.

Bahkan lebih lanjut dikatakan, sebenarnya permasalahan berada di BKN. Bahkan untuk soal NIP dijelaskan juga meski sudah terbit namun belum sepenuhnya.

“Itu masih dilakukan secara bertahap,” sambungnya lagi.

Soal dugaan adanya pelicin, Koagow langsung menantang.

“Ayo silahkan buktikan. Kalau memang ada oknum-oknum yang melakukan hal itu akan dipecat, tentunya lewat mekanisme,” tegasnya sambil menambahkan masyarakat bisa menyerahkan bukti-bukti kuat jika memang ada oknum yang meminta uang. (sonny dinar)