Fenomena PNS minta pindah mulai ramai di Minahasa Tenggara (Mitra). Sepanjang 2014 silam, sebanyak 20 berkas permohonan mutasi ke luar daerah telah disetujui Bupati. Alasan mereka minta pindah bermacam-macam. Ada PNS yang berdalih karena masalah domisili hingga faktor keluarga. Mirisnya, rata-rata usia kerja PNS ini masih berkisar pada 3 hingga 5 tahun.

“Jumlah PNS yang minta mutasi ke luar daerah sebenarnya ada lebih. Tapi yang telah mendapat persetujuan dari Bupati hanya dua puluh orang ini. Sisanya di tolak,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Mitra, Robert Rogahang melalui Kabid Administrasi Pegawai, Didi Wakidin.
Pemprov Sulut jadi tempat berlabuh rata-rata PNS yang minta dimutasikan ini.

“Dari jumlah itu, paling banyak minta mutasi ke Pemprov. Sisanya ada yang minta pindah ke Kabupaten Minahasa, Kota Manado dan Kota Tomohon,” urai Wakidin.

Meski begitu, kursi PNS di Mitra dipastikan tak kosong. Pasalnya, selain permintaan mutasi ke luar daerah, ada juga sejumlah PNS dari luar yang telah mengajukan diri untuk pindah kerja ke daerah Mitra. “Jumlahnya berimbang dengan PNS yang minta mutasi ke luar. Yang telah di setujui Bupati ada sekira dua puluhan juga,” jelasnya.

Untuk memuluskan niatnya hengkang dari Mitra, PNS ini terlebih dahulu harus melengkapi sejumlah persyaratan. Diantaranya harus melampirkan Kartu Pegawai, SK PNS, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), SK terakhir, serta surat permohonan. “Kemudian harus ada persetujuan dari kepala daerah asal dan kepala daerah tujuan mereka minta pindah. Baru setelah itu minta rekomendasi dari BKD Provinsi untuk penempatannya,” imbuhnya.

Fenomena PNS minta pindah ini ternyata cukup menarik perhatian masyarakat. Bahkan oleh sebagian kalangan, hal ini menuai sorotan tajam.

Lowongan penerimaan CPNS di Mitra beberapa waktu lalu di nilai hanya dijadikan batu loncatan saja. “Baru beberapa tahun kerja sudah minta pindah. Itu namanya batu loncatan. Seharusnya PNS siap ditempatkan di mana saja,” ketus Ferdy, pemerhati Mitra.

Jika kondisinya terus seperti ini, dirinta khawatir masalah kekurangan PNS di Mitra akan semakin sulit teratasi. “Pemerintah seharusnya tegas. Apalagi alasan minta pindah tak masuk akal. Sebaiknya jangan disetujui,” ketusnya. (tim me)