Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram belakangan ini semakin terasa di sejumlah wilayah di Minahasa Selatan (Minsel). Warga di kecamatan Amurang dan sekitarnya mulai resah. Pasca kelangkaan Elpiji ini, alternatif tradisional kembali jadi pilihan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa kembali beralih menggunakan tungkuh atau biasanya disebut "dodika".

Opa Yan Masengi, warga Amurang salah satunya. Karena sulit mencari gas elpiji dan minyak tanah, mau tidak mau ia harus kembali menggunakan dodika sebagi tempat memasak makanan. Kebiasaan ini telah dilakukannya beberapa hari belakangan ini. "Kalau tidak masak, mau makan apa? Elpiji kosong, minyak tanah juga kosong. Terpaksa harus masak di dodika, sekalipun saat ini sering hujan dan untuk cari kayu api juga sulit. Kadang kalau ada tempurung kelapa, saya pakai tempurung, kalau ada gonufu (serabut kelapa) pakai gonofu, tapi sering juga pakai kayu dari pagar bulu (bambu) yang sudah tua atau yang sudah kering," keluh pria paroh baya ini, saat berbincang-bincang dengan manadoexpress.co.

Hal yang sama diungkapkan Meiske Mononimbar, warga Amurang. Namun ibu rumah tangga ini lebih beruntung. Meski harus bersusah payah mencari, dia akhirnya bisa memperoleh gas elpiji di kalangan pengecer. "Tapi harus keliling-keliling dulu. Kalau beruntung masih bisa ditemukan. Itu pun harganya sudah melambung tinggi," lirihnya.

Kondisi ini oleh sebagian kalangan di nilai sebagai salah satu bukti kurangnya perhatian pemerintah dalam menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat. “Dari kondisi ini semakin jelas terlihat bahwa ada sikap tak pro rakyat yang ditunjukkan pemerintah terhadap masyarakat miskin. Program peralihan dari minyak tanah ke elpiji, semakin jelas hanya membodohi rakyat,” ketus Robert Lonteng, tokoh masyarakat Minsel.

Padahal, saat konversi minyak tanah ke elpiji, pemerintah menjanjikan kemudahan bagi masyarakat. Mirisnya, saat masyarakat mulai terbiasa mengguanakannya, masalah mulai berdatangan. “Mulai dari langkahnya elpji, mahalnya harga sampai diatas harga normal hingga mencapai Rp 25 ribu, serta isinya juga sering kurang bahkan hanya setengah. Jelas janji-janji yang dulu di kumandangkan hanya janji dusta," cecar Lonteng.

Yang lebih mengherankan lagi, pemerintah sepertinya tidak bisa menjalankan kontrol terhadap pengusaha-pengusaha nakal yang bermain dalam hal harga dan penyaluran elpiji. Dirinya pun meminta pihak pemerintah untuk seharusnya fokus menangani kondisi sulit yang dialami oleh masyarakat ini.

Terpisah, Asisten II Pemkab Minsel, Ir Farry Liwe MSc ketika dikonfirmasi dibeberapa kesempatan mengatakan, kelangkaan gas elpiji bukan dari pihak pengusaha-pengusaha nakal. Namun murni dari pertamina yang belum melakukan penyaluran. Hal itu disebabkan kemungkinan karena terjadi keterlambatan pada proses pengiriman gas.

"Saya sudah mencarikan informasi di pangkalan dan memang kosong. Pihak pangkalan juga mengeluh karena belum ada penyaluran dari pertamina, mungkin karena proses transfer atau pengirimannya agak terlambat. Begitu juga dengan minyak tanah," terang Liwe.

Kelangkaan ini menurutnya, tidak hanya terjadi di wilayah Minsel tetapi hampir diseluruh daerah lain. Karena setelah dilakukan pengecekan ditemukan, daerah Bitung, Minahasa dan Minut juga mengalami hal yang serupa.

"Kalau penyebabnya dari Pertamina pemerintah tidak bisa bikin apa-apa, harusnya koordinasi langsung dengan pihak Pertamina," tandas eks Kadis PU Bolaang Mongondouw Utara (Bolmut) ini. (tim-me)