Berbagai persoalan terkait pajak dan retribusi di Sulawesi Utara (Sulut), terpapar dalam rapat Paripurna DPRD Sulut Pemandangan Fraksi-Fraksi tentang Ranperda Perubahan Perda Retribusi dan Pajak Daerah.

Persoalan-persoalan itu diungkap 6 Fraksi di DPRD Sulut, termasuk oleh Gubernur Sinyo Harry Sarundajang.

Salah satu yang disorot Gubernur SHS adalah pajak kendaraan di Showroom. "Showroom yang ada di Sulut harus diawasi secara ketat. Sebab data menyebutkan jika  masih ada Showroom yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak," ungkap SHS, dalam rapat paripurna yang digelar Senin (9/2).

"Ada banyak kendaraan di Showroom tidak membayar pajak. Paling tidak ada 75 persen kendaraan di situ belum melakukan pembayaran pajak," ujarnya.

Instansi  terkait pun diminta melakukan pengawasan ketat terhadap Showroom yang ada di Sulut. "Kalau Showroom jual kendaraan pun belum balik nama. Ini kewenangan aparat yang bersangkutan untuk melakukan pengawasan," tegas SHS.

"Ini dilakukan agar ada peningkatan pajak daerah dan retribusi," sambungnya. (rikson karundeng)