Hasil rapat bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Utara (Bolmut) bersama Kapolres Bolmong akhir tahun lalu, yang menghasilkan musyawarah mufakat dengan disaksikan oleh sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) cabang pendidikan (Cabdin) Kecamatan Pinogaluman, untuk membayarkan gaji senilai Rp370 juta melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 semakin tak jelas.

“Teman-teman guru saya minta untuk bersabar. Pemerintah daerah tetap akan mencari solusi untuk membayarkan gaji dibulan juni (2013,red). Kapolres Bolmong akan mendukung Pemkab untuk memberikan rekomendasi hukum agar pembayaran gaji tersebut dapat dianggarkan pada belanja APBD 2015 mendatang,” kutip Bupati Drs Hi Depri Pontoh, di depan para abdi negara Cabdin Kecamatan Pinogaluman, setelah menggelar rapat tertutup akhir tahun lalu.

Namun, Mulyadi Pamili, selaku anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut membantah akan pengganggaran pembayaran gaji PNS yang bertugas sebagai guru di wilayah Cabdin Kecamatan Pinogaluman.

“Dalam pembahasan draf APBD 2015 senilai Rp521 miliar, pihak eksekutif tidak mencantumkan poin pembayaran gaji guru di Kecamatan Pinogaluman, yang dijanjikan oleh Bupati tersebut,” ungkap Pamili.

Legislator yang sangat akrab dengan wartawan ini juga menambahkan, proses hukum yang ditempuh oleh Polres Bolmong dalam mengungkap dugaan kasus atas raibnya gaji guru Cabdin Pinogaluman bulan Juni (2013,red) tersebut, belumlah tuntas.

“Proses hukumnya kan belum tuntas, untuk itu pemerintah daerah tidak boleh menganggarkannya. Jangan sampai akan menjadi temuan dalam pemeriksaan nanti,” pungkasnya.(ricky babay)