Kisah tetang eksistensi Pekerja Seks Komersil (PSK) di Kota Bitung, bukanlah lagu baru. Hingga kini, keberadaan mereka masih terlihat jelas di kota pelabuhan ini. Hal itu diakui anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Denny Harry Sumolang.

“PSK di Kota Bitung itu fenomena lama. Masalah ekonomi jadi alasan. Sering Bitung hanya dijadikan tempat transit untuk ke wilayah bagian timur Indonesia seperti Papua,” ungkap Sumolang.

Persoalan ini menurutnya harus mendapat perhatian dari pemerintah. Apalagi dampak negatif ikutan dari kehadiran PSK di Kota Bitung  sangat mengganggu masyarakat.

“Ini kan dianggap penyakit di masyarakat. Makanya persoalan tersebut harus diseriusi. Pemerintah bertanggungjawab untuk menciptakan kenyamaan bagi masyarakat. Penertiban harus dilakukan atau pengaturan melalui regulasi di daerah,” jelas politisi PKPI dapil Minut Bitung ini.

Perhatian yang sama diungkapkan anggota DPRD Sulut dari dapil Minut-Bitung, Noldy Lamalo. Namun politisi Partai Hanura ini menilai jika kehadiran PSK di Bitung juga merupakan dampak dari persoalan sosial yang lain.

“PSK semakin banyak setelah perusahan-perusahan pengalengan ikan di Bitung ditutup akibat kebijakan baru Menteri Kelautan. Banyak yang sudah bertobat, bekerja baik, akhirnya kembali lagi setelah dirumahkan perusahan,” beber Lamalo.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut ini berharap, kebijakan baru yang segera ditelorkan Menteri Kelautan bisa kembali menekan masalah PSK di Kota Bitung, disamping berbagai usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. (rikson karundeng)