Sejumlah elemen masyarakat Sulawesi Utara (Sulut), Senin (2/2), mendatangi Gedung Cengkeh. Berbagai aspirasi disampaikan, di antaranya soal kondisi masyarakat Pulau Bangka yang kini terjepit. Polisi dituding memback up perusahan tambang yang illegal, warga dikriminalisasi. Sementara, pemerintah tutup mata menghadapi putusan Mahkamah Agung yang telah mencabut izin perusahaan tersebut.

Hingga kini, perusahan tambang itu tetap beroperasi leluasa di bawah pengawalan Polisi dan pemerintah. Warga berharap, wakil mereka di DPRD Sulut bisa mendengar dan memperjuangkan aspirasi mereka.

Menanggapi keluhan massa, para wakil rakyat, Amir Liputo, Ferdinand Mewengkang, Julius Jems Tuuk, Billy Lombok dan Noldy Lamalo, mengaku akan mengawal aspirasi tersebut. Sementara, anggota Komisi I, Julius Jems Tuuk, justru menegaskan akan berada di barisan paling depan dalam mengawal persoalan masyarakat di Pulau Bangka.

“Sila kelima Pancasila dicatat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak pernah mencatat keadilan sosial bagi Polisi, keadilan sosial bagi KPK. Rakyat Indonesia termasuk warga Bitung dan Minut,” kata Tuuk di hadapan massa pendemo.

“Sejak dua minggu sesudah dilantik menjadi anggota DPRD, saya sudah menegaskan, Gubernur telah melakukan pelenggaran HAM di Sulut. Jadi sebelum saudara-saudara datang ke gedung rakyat, saya sudah bicara persoalan tanah di Sulut harus diselesaikan,” tegasnya.

Politisi PDIP ini pun menegaskan, akan bersama-sama dengan rakyat untuk menyelesaikan persoalan tanah di Sulut, termasuk masalah warga Pulau Bangka. “Soal Bangka, saya berada di barisan paling depan. Saya dan teman-teman di DPRD Sulut, akan tetap memperjuangkan aspirasi ini,” kuncinya. (rikson karundeng)