Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) tetap fokus dalam upaya mencapai 8 delapan prioritas pembangunan. Itu meliputi, pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar, rekonstruksi dan rehabilitasi, pencapaian MDGs (pendidikan, kesehatan dan kemiskinan), peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan industri berbasis agribisnis.

Selain itu pengembangan kawasan kepulauan dan perbatasan, industri wisata bahari, MICE, pelestarian budaya lokal, peningkatan investasi, perdagangan dan UMKM serta melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian penegasan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil,  kala memimpin apel kerja bersama dilingkungan Pemprov Sulut, di halaman Kantor Gubernur Sulut. Jajaran birokrat Pemprov benar-benar harus memahami tupoksi masing-masing. “Apalagi, belum lama ini kita telah melaksanakan penataan organisasi, melalui pelantikan pejabat structural eselon II, III dan IV. “Ini penting, agar gerak organisasi dapat berjalan parallel dan lebih meningkatkan kapasitas organisasi,” lugas Kansil.

Pegawai diwajibkan lakukanlah lompatan prestasi dan ingat bahwa kinerja saudara akan selalu di evaluasi untuk memastikan bahwa benas saudara bekerja dan menghasilkan inovasi serta terobosan. “Apalagi pakta integritas sudah di tandatangani sebagai bentuk kontrak kerja yang mutlak harus kita laksanakan dalam pekerjaan sehari-hari,” tandas Kansil.

Apel dihadiri pejabat serta seluruh PNS di sekretariat daerah provinsi Sulut.(aldy rorong)