Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) diminta untuk lebih transparan terkait masalah keuangan. Tokoh Masyarakat Mitra Vidy Ngantung mengatakan, sudah seratus hari lebih masa kepemimpinan Bupati James Sumendap SH dan Wakil Bupati Ronald Kandoli belum terbuka soal keuangan di Kabupaten Mitra ini.

"Pemkab harus lebih transparansi lagi terkait keuangan. Misalnya, terkait proyek-proyek yang dianggarkan pemerintah lewat APBD tidak jelas anggarannya," ujarnya.

Ngantung juga mengimbau agar Pemkab jangan terlalu banyak buat program yang pada akhirnya tidak efektif atau maksimal. "Contohnya saja program Samisade. Memang, untuk masalah infrastruktur sudah sangat jelas, namun bantuan bagi warga yang mayoritas petani dan nelayan hingga kini tidak terlihat merata," tuturnya.

Solusinya menurut dia, ada baiknya selain infrastruktur Pemkab juga memberikan bantuan pembuatan drainase persawahan bagi para petani. "Bagi nelayan berikanlah bantuan perahu atau katinting agar mereka lebih sejahtera," tukasnya.

Sementara itu, Sekda Mitra, BA Tinungki mengatakan, untuk proses laporan keuangan sementara tahap penyelesaian akhir. “Saat ini sudah sekitar 80 persen. Kemungkinan Februari nanti, jika sudah selesai di proses kami akan langsung melaporkannya ke pihak BPK perwakilan Sulut," katanya.

Sedangkan, untuk program Samisade, Tinungki menjelaskan, selama 5 tahun kepemimpinan, Bupati melakukan bagi-bagi prioritas pembangunan. "Di 2014 dan 2015 memang masih fokus di pembangunan infrastruktur jalan. Sedangkan, 2016 hingga 2018 nanti baru akan masuk ke penguatan ekonomi masyarakat," pungkasnya. (jeksen kewas)