Masalah infrastruktur di wilayah Sulawesi dan Papua, dikeluhkan bupati dari Pulau Sulawesi dan Papua kepada Presiden Ir Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Keluhan ini didengungkan saat menghadiri pertemuan bupati-bupati se-Indonesia di Istana Bogor, Kamis (29/1).

"Karakteristiknya beda, Papua dan Sulawesi. Secara umum yang disampaikan kepada bapak presiden memang masalah infrastruktur, kemudian masalah energi, kelangkaan listrik, ketiga tumpang tindih perizinan. Selama ini kenapa listrik macet? karena lahan kehutanan dan sebagainya," terang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo selepas pertemuan.

Bukan hanya itu, kata Tjahjo, transportasi laut juga dikeluhkan beberapa bupati asal Papua dan bupati yang berasal dari daerah kepulauan di Sulawesi. Kendala ini menjadi hambatan bagi pemeretaan pembangunan di wilayah timur Indonesia. "Percepatan pembangunan gagal, karena faktor itu. Tahap ini sudah dicanangkan dulu," ungkapnya.

Kata Tjahjo, Presiden Jokowi telah berjanji mempercepat pemerataan pembangunan di daerah. Seperti merencanakan pembangunan pabrik semen di Papua. Pabrik-pabrik milik Negara, tambah Tjahjo, akan dibangun di Pulau Sulawesi dan Papua.

Kontraktor untuk pembangunan pabrik, jelas dia, tidak boleh dari Jakarta. Hal ini penting untuk menjaga ekonomi di bawah tetap menggeliat. "Supaya ekonomi di bawah menggeliat, carilah kontraktor yang mampu. Kalau kecil ya bangun konsorsium, sehingga perputaran itu bisa tumbuh di daerah. Itu sepakat tadi. Termasuk wilayah perbatasan," tandas Tjahjo.

Menanggapi hal ini, pengamat pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut) Rolly Toreh, SH berharap pembangunan infrastruktur juga dilakukan di wilayah-wilayah kepulauan Sulut. Sebab, disana banyak potensi yang harus digarap. "Jika dilengkapi infrastruktur memadai, kesejahtraan masyarakat khususnya yang berada di wilayah perbatasan dengan Negara Filiphina semakin meningkat," harapnya.(metrotvnews/tim me)