Dalam 100 hari kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah berhasil menggapai sejumlah capaian dari 9 program yang telah ditetapkan. Gerakan nasional revolusi mental yang digaungkan melalui berbagai media, serta melalui kunjungan lapangan telah mampu membuka cakrawala dan harapan baru masyarakat Indonesia.

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, gerakan nasional revolusi mental aparatur negara, quick wins pertama, dilaksanakan secara masif melalui berbagai sarana komunikasi. Baik secara online (media sosial, media online, portal menpan) maupun secara offline (media cetak, media elektronik dan kunjungan lapangan).

Dari dua kali survei yang dilakukan Kementerian PANRB terhadap 600 responden di 12 (dua belas) kota besar di Indonesia, indeks persepsi masyarakat terhadap reformasi birokrasi mengalami peningkatan. Pada bulan Juni 5,70 menjadi 6,21  pada Desember 2014 atau meningkat sebesar 0,51 poin.
"Salah satu pekerjaan besar yang dilakukan sejak menjelang terbentuknya Kabinet Kerja adalah penyusunan organisai Kementerian, yang merupakan quicks wins kedua Kementerian PANRB. Dimana dari 34 kementerian terbentuk 2 Kementerian baru, 11 Kementerian mengalami perubahan dan 21 Kementerian tetap. Sebelum terbentuknya struktur organisasi yang baru, diterbitkan Perpres No. 165 Tahun 2014, tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja," ujar Yuddy kepada ManadoExpress.co di Kantor KemenpanRB, Selasa (27/1).

Quick wins ketiga yang dicapai adalah penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, berintegritas, dan berbasis merit. Dimana saat ini telah diselesaikan 6 (enam) draft Racangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan UU No. 5/2014 tentang ASN. Keenam RPP dimaksud adalah RPP tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), RPP tentang Manajemen PNS, RPP tentang Gaji dan Tunjangan, RPP tentang Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, RPP tentang Disiplin dan Penilaian Kinerja, dan RPP tentang Korps Pegawai ASN.

"Salah satu bagian penting dalam siklus manajemen ASN adalah seleksi CPNS yang Bersih, Profesional, Tanpa Korupsi dengan menggunakan sitem Computer Assited Test (CAT) tahun 2014," ujarnya.

Disebutkan, untuk pusat, dari 69 instansi yang memperoleh alokasi formasi, seluruhnya telah melaksanakan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan CAT, dan sebagian besar instansi melakukan Tes Kompetensi Bidang (TKB).  “Saat ini 45 K/L telah mengumumkan kelulusan, sementara instansi lainnya akan diumumkan dalam waktu dekat,” ujar Menteri.

Dari 28 Pemerintah Provinsi yang memperoleh formasi,  26 Provinsi telah melakukan TKD, 2 Provinsi yang belum (Papua dan Papua Barat). Dari jumlah  itu, 16 Provinsi telah mengumumkan kelulusan. Ditambahkan, dari 368 Kab/kota yang memperoleh formasi, 328 Kab/Kota telah melakukan TKD, 40 Kab/Kota yang belum (35 Kab/Kota di Papua dan Papua Barat, dan  5 Kab/Kota mengundurkan diri). Sudah ada 190 Kab/Kota yang telah mengumumkan kelulusan, dan Kab/Kota selebihnya sedang dalam proses pemeringkatan.

"Untuk formasi khusus, terdiri yakni Putra Putri terbaik (Lulusan terbaik/Cumlaude), SM3T (sedang melaksanakan TKD), Putra putri Papua, Atlet Berprestasi, serta Disabilitas, sudah melaksanakan TKD dan saat ini seluruh formasi khusus tersebut sudah memasuki tahap pengolahan data," papar Yuddy.

"Dalam quick wins ini juga termasuk kebijakan moratorium penerimaan CPNS. Saat ini tengah dilakukan finalisasi kebijakan moratorium penerimaan CPNS akan dituangkan dalam Instruksi Presiden. Rancangan Inpres telah disampaikan kepada Presiden pada tanggal 29 Desember 2014," sambungnya.

Quick wins keempat adalah penuntasan permasalahan khusus rekrutmen ASN. Yakni tenaga honorer K2 dan rekrutmen CPNS pelamar umum Papua dan Papua Barat. Dalam hal ini, proses penetapan NIP oleh BKN bagi TH K-2 yang lulus, yaitu Pusat : 2.141 dan Daerah : 119.296.

"Saat ini juga masih dilakukan verifikasi dan validasi Tenaga Honorer K-II yang sudah lulus, dan pemetaan Tenaga Honorer K2 yang tidak lulus. Terkait Tenaga Honorer K2 yang tidak lulus tes, apabila merujuk PP No. 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, sudah tidak ada mekanisme pengangkatan lagi. Namun, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian PANRB dengan DPD RI dan DPR RI, saat ini tengah dikaji rumusan solutif afirmatif dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlakum," ungkapnya.

Percepatan operasionalisasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memperkuat penerapan sistem merit dalam pengangkatan pejabat pimpinan tinggi, merupakan quick wins kelima.

Pengangkatan anggota KASN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 141/M Tahun 2014. Sedangkan Pelantikan Anggota KASN telah dilakukan pada tanggal 27 November 2014. Dalam rangka percepatan operasionalisasi KASN, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pengaturan Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan KAS.

“Perpres ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Ketua KASN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat KASN,” ujar Yuddy.

Quick wins keenam adalah penilaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik di seluruh kementerian/ lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini telah diterbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Untuk memperbaiki pengelolaan  pengaduan pelayanan publik, Kemeneterian PANRB telah melaksanakan MoU dengan UKP4 tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi LAPOR! sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada tanggal 19 Desember 2014. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional Untuk Mengakselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik juga menjadi quick wins ketujuh. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan one agency one innovation pemerintah kembali menggelar kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2015, yang pendaftarannya dimulai 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Januari 2015.

"Hasilnya akan diperoleh pada akhir Maret 2015. Tercatat sudah ada 403 peserta yang mendaftarkan," terangnya.

Quick wins ke delapan adalah Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Instansi Pemerintah Melalui Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Terhadap Unit Kerja Pelayanan Pada K/L dan Pemda yang Telah Mencanangkan Zona Integritas, serta Penerbitan Kebijakan Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Pada akhir tahun 2014 dilakukan evaluasi terhadap 462 Pemda Kab/Kota. Berdasarkan evaluasi tersebut, pemerintah daerah diketahui semakin baik dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Secara keseluruhan, instansi yang berkategori baik dalam penerapan SAKIP meningkat. Untuk instansi pusat meningkat dari 94,05 persen pada tahun 2013 menjadi 98,00 persen pada tahun 2014.

"Sedangkan untuk Provinsi ikut meningkat. Dari 84,85 persen di 2013, menjadi 87,88 persen pada tahun 2014. Sedangkan untuk Kab/Kota meningkat dari 30,30 persen menjadi 35,84 persen," jelasnya.

Untuk quick wins kesembilan adalah Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui  Penerbitan Surat Edaran Menteri PANRB Tentang Penghematan Kegiatan Operasional, Penggunaan Sarana dan Prasarana dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri.

Dalam rangka mendorong tercapainya efisiensi nasional dan pola hidup sederhana di kalangan ASN, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2014 mengenai Peningkatan Efektifitas dan Efisensi Kerja Aparatur, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2014 mengenai Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

"Dari pantauan, lewat Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana, seluruh instansi pusat maupun daerah telah menindaklanjuti surat edaran itu. Khususnya  Nomor 10 dan 11 Tahun 2014. Pimpinan instansi umumya meneindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran untuk melaksanakan ketentuaan dalam Surat Edaran Menteri PANRB sampai unit terkecil," tutup Yuddy.(happy karundeng)