Memasuki akhir januari, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 terus dipertanyakan publik. Pasalnya, pada bulan pertama di triwulan pertama tahun anggaran 2015 ini, APBD belum juga direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bolmong Utara (Bolmut).

Hal itu pun menuai berbagai tanggapan dari sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), seperti Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNI) Bolmut, yang menyebut realisasi APBD “Kurang Jelas” alias KJ. “Triwulan I akan memasuki bulan februari, Rp.521 miliar APBD induk 2015 belum juga ada tanda-tanda realisasi oleh Pemkab Bolmut,“ tuding Irfan Pontoh ketua LPPN-RI Bolmut.

LPPN-RI juga menyesali akan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibulan januari yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. “PNS itu jangan hanya dituntut disiplin kerja, namun disiplin menerima gaji itupun harus diberikan oleh pemerintah daerah. Bagaimana PNS bisa disiplin kerja sementara gaji tak kunjung dibayarkan dengan tepat waktu?,“ ujar Pontoh.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bolmut Aang Wardiman SE Ak, menanggapi dengan santai persoalan belum realisasinya APBD tersebut. “Pasti akan direalisasikan secepatnya. Semua butuh proses. Saat ini Recana Kinerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah dalam proses cetak,“ tutur Wardiman.

Wardiman yang juga memastikan pembayaran gaji PNS akan segera dibayarkan dalam waktu dekat ini. “Bukan hanya PNS yang belum terima gaji, bupati dan wakil bupati saja belum terima gaji. Harap bersabar, pasti akan segera dibayarkan dalam waktu dekat ini,“ tutupnya. (ricky babay)