Sederet persoalan membungkus institusi pendidikan di Tanah Toar Lumimuut. Nasib ribuan Oemar Bakrie, dihadang persoalan kesejahtraan. Imbasnya, kualitas pendidikan terancam meredup.

Hal ini mengemuka saat hearing dengar pendapat yang digelar Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), akhir pekan lalu.

Seperti, indikasi pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), persoalan penyaluran TTP, hingga pembayaran tunjangan sertifikasi.

Ketua Komisi II DPRD Minahasa, Denny Kalangi, mengatakan, sesuai hasil hearing yang dilaksanakan dengan Dikpora, pihaknya puas dengan keterangan yang sudah disampaikan. Apalagi, menyangkut kinerja Dikpora.

Namun, dari hasil dengar pendapat ini, terdapat persoalan yang harus secepatnya diselesaikan. “Diantaranya, belum disalurkannya satu bulan terakhir TTP tahun 2014 kepada sekira 3000-an guru. Alasan dari pihak Dikpora, dana tidak mencukupi,” jelas Kalangi.

"Ada sisa dana di kas daerah sekira Rp144 juta. Dana tersebut tidak bisa disalurkan karena tidak mencukupi untuk seluruh guru yang ada di Minahasa. Sehingga, pihak Dikpora mengambil langkah menunda penyaluran TTP," terangnya.

Oleh sebab itu, kata dia, untuk pembayaran TTP pihaknya meminta Dikpora menyusun anggaran untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, agar sisa dana tunjangan bisa dilunasi.

"Tahun ini sisa dananya harus diusulkan dalam APBDP, sebab dana tersebut adalah hak guru yang harus disalurkan," urainya.

Untuk sertifikasi guru, jelas Kalangi, ada sekira 10 guru yang belum terbayarkan. Namun, sesuai penjelasan Dikpora, dikarenakan guru tersebut terlambat memasukkan data.

Hal lain juga yang menarik dari pelaksanaan hearing, terungkap adanya oknum kepala sekolah yang terindikasi rangkap jabatan. Yakni, sebagai Kepala Sekolah SMP Eris dan juga Kepala Sekolah SMP 6 Tondano.

Terkait persoalan ini, Kepala Dikpora Minahasa Jemmy Maramis mengakui sesuai perintah atasan."Ini perlu mendapat perhatian serius dari pihak Dikpora karena tidak bisa merangkap jabatan seperti ini. Meskipun ini petunjuk atasan, harus dibenahi karena jelas-jelas menyalahi aturan," cerocos legislator vokal Gedung Manguni.

Hal yang sama diutarakan Jefry Rombot. Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berharap, agar kinerja Dikpora ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. "Hasil hearing ini tentunya diharapkan memberikan dampak positif bagi Dikpora dalam upaya meningkatkan kinerja yang ada di tahun 2015," ujar Rombot.

Ia menjelaskan, melihat situasi kondisi pendidikan di Minahasa, Dikpora perlu melakukan rolling kepala sekolah, dalam upaya penyegaran dan peningkatan kinerja. "Ada baiknya pihak Dikpora untuk melakukan kajian. Rolling ini sangat penting guna melakukan penyegaran dan juga untuk meningkatkan kinerja. Mengingat, sudah lama khususnya kepala sekolah SD belum dilakukan rolling. Dengan adanya penyegaran, dipastikan kinerja kepala sekolah akan lebih meningkat. Apalagi, ditenggarai banyak kepala sekolah tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya," lugasnya. (joel polutu)