Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) untuk kali ketiga, di tahun 2015 ini, ditenderkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Boltim dengan anggaran mencapai Rp. 4 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut dilakukan karena pengerjaannya sejak 2013 silam hingga 2014 lalu dinilai 'tidak mampu' diselesaikan oleh para perusahaan pemenang kontrak yang sebelumnya telah diverifikasi oleh panitia lelang.

“Memang dari dua tahun lalu pembangunannya belum selesai. Untuk itu sekarang ini akan kembali diusulkan ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan anggaran 4 miliar rupiah tersebut,” ungkap Kepala Dinas PU, Minderd Mawu.

Dijelaskannya, untuk pengambilan usulan anggaran Rp 4 miliar tersebut dilakukan dengan dua cara, yakni, lewat sisa anggaran tahun 2014 sebesar Rp 300 juta dari total Rp 1 miliar serta melalui pergeseran APBD 2015 ini.

“Sebelumnya, pada 2013 lalu hal yang sama dilakukan untuk penganggaran. Total anggaran awal pembangunan itu sebesar 6 miliar rupiah. Namun, hingga saat ini belum selesai dan perusahaannyapun sudah diblacklist. Kami tinggal menunggu hasil pembahasan yang akan dilakukan oleh DPRD pekan depan, apakah akan disetujui atau tidak,” jelasnya.

Permasalahan penambahan anggara itu pun menuai polemik dari sejumlah masyarakat Boltim, termasuk Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI), Ismail Mokodompit. Menurutnya, mereka sempat terkejut mendengar kabar kantor itu kembali ditenderkan. Pasalnya, masih banyak kebutuhan warga yang harus diperhatikan melalui APBD, seperti penekanan angka kemisikinan dan bantuan-bantuan sosial lainnya.

“Ini harusnya menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim. Jangan hanya kebanyakan mengurusi urusan yang terkesan berulang-ulang dengan menggunakan fasilitas uang rakyat. Meski bangunan megah namun tidak ada manfaat bagi masyarakat, itu sama saja pembodohan dan pengurasan uang rakyat',” tegasnya.

Diketahui anggaran Rp 4 miliar itu akan menyelesaikan beberapa item pekerjaan besar seperti, pengerjaan gedung DPRD Rp 1.270 211 930,18, pengaspalan jalan senilai Rp 1.364 000 067,12, pekerjaan talud senilai Rp 1.127 367 368,72, serta pekerjaan pagar senilai Rp 108 572 250,20. (ismail batalipu)