Surat Perintah Perjalanan Daerah (SPPD) di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) disinyalir banyak kejanggalan. Informasi yang berhasil di rangkum mengungkapkan adanya SPPD fiktif yang di duga kuat digunakan oleh oknum yang tak semestinya.

"Ada SPPD yang digunakan oleh salah satu honorer Minsel. Padahal honorer semestinya tidak boleh dicantumkan dalam dana SPPD untuk berangkat ke luar daerah," kata sumber sambil meminta namanya untuk tidak dipublikasikan. "Ini jelas melanggar aturan yang ada, karena tentu dapat mengacaukan sistem administrasi keuangan yang ada di dinas nantinya," ujarnya.

Dugaan ini langsung menyita perhatian publik Minsel. Sejumlah tokoh masyarakat pun angkat suara. Salah satunya Ketua Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan SH. Dirinya meminta agar Bupati Minsel dapat menindaklanjuti masalah ini dengan melibatkan Inspektorat guna mempertanyakan kebenaran masalah tersebut.

"Persoalan ini harus ditelusuri lebih dalam, karena jika benar kemungkinan juga melibatkan beberapa kepala bidang di jajaran," harap Turangan sembari berharap dugaan penyelewengan ini dapat juga ditelusuri pihak-pihak terkait lainnya. (revel maliangkay)