Sederet Kabupaten/Kota hingga Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kini dalam penantian masa pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Persoalan klasik yang sering terjadi dalam ajang tersebut, seperti money politic, diperkirakan masih akan terjadi.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Ferdinand Novi Mewengkang menilai, masalah itu langgeng salah satunya karena peran partai tak jalan.

“Pesoalan di Pemilukada itu terus terjadi. Proses pembodohan masyarakat itu langgeng karena salah satunya tanggungjawab pendidikan politik dari partai tidak jalan,” ujar Mewengkang.

Menurutnya, dana partai politik (parpol) yang sering dikucurkan pemerintah sebenarnya harus dimanfaatkan untuk pendidikan politik bagi masyarakat.

“Salah satu tanggungjawab parpol adalah melakukan pendidikan politik ke masyarakat. Dana bantuan parpol itu untuk pendidikan politik ke masyarakat, bukan untuk hura-hura, pesta-pesta,” tegasnya.

Ia berpendapat, pendidikan partai politik juga harus diimbangi dengan upaya mensejahterahkan masyarakat.

“Tanggungjawab itu harusnya dijalankan dan itu harus berimbang dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jaga jangan prilaku buruk itu jadi kultur, pasti akan sulit dirobah,” tandasnya.

“Di Amerika, Hillery Clinton banyak uang, istri presiden ketika itu tapi kalah dari Barrack Obama yang cuma orang distrik. Tapi karena masyarakat suka, mereka bahkan kumpulkan uang untuk Obama. Di Amerika itu ukuran. Kalau banyak sumbangan masyarakat pasti ia terpilih. Tapi di sini, kalau kita mencalonkan diri sebagai kepala daerah, pasti bangka, bengko, bongko,” ketus Mewengkang yang diketahui sudah dua kali menjadi partisipan dalam ajang Pemilukada di wilayah Sulut. (rikson karundeng)