DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) melakukan konsultasi terkais sistem bagi hasil pajak PT J Resources Bolmong ke pemerintah provinsi.

Menurut penjelasan Ketua DPRD Bolsel, Marsel Aliu, pihaknya ingin mengetahui soal bagi hasil pajak sebagai daerah penghasil ke Dinas Pertambangan Provinsi. "Kita ingin mengetahui mekanisme pembanginanya seperti apa," terang Marsel.

DPRD sendiri ingin mengetahui secara langsung. Termasuk soal pemanfaatan alat berat milik perusahaan tambang emas tersebut, pemerintah daerah tak mengetahui pasti.

"Sebagai lembaga legislatif tentu itu menjadi kewajiban kami mempertanyakannya ke pemerintah provinsi," tutur Marsel serius.

Hal senada dikatakan anggota Komisi Satu, Mohammad Sukri Adam. Kedatangan anggota DPRD tidak hanya soal bagi hasil pajak tapi juga mempertanyakan soal hasil uji laboratorium masalah yang sempat dikomplain masyarakat lingkar tambang, soal dugaan pencemaran sungai Dumagin. "Itu juga kita pertanyakan karena sampai sekarang belum kita terima hasilnya," tandasnya.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu, masyarakat Dumagin mempertanyakan dugaan pencemaran di wilayah mereka. Ikan-ikan di Sungai Dumagin sempat mati mendadak. Saat itu masyarakat sempat menggelar aksi demo di lokasi penambangan PT JRBM di blok Dumagin, kantor DPRD dan kantor Bupati. (stanly kakunsi)