Setelah melalui pertemuan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), akhirnya terjadi beberapa kesepakatan antara lain tentang persoalan tenaga Honorer dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Rapat Komite I dan Komite III DPD RI bersama Menpan RB dipimpin langsung oleh Wakil Komite I DPD RI Benny Rhamdani, Rabu (21/1), di Lt III Gedung DPD RI.

Para legislator kemudian mendesak Menpan RB agar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan CPNS dan penentuan nasib tenaga honorer baik di pusat maupun di daerah. Selain itu juga mereka mengusulkan agar Kemenpan RB dapat memformulasikan tenaga honorer yang tidak lulus dalam CPNS agar diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebijakan khusus dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Kami mengajukan beberapa poin terkait dengan CPNS dan tenaga honorer baik di pusat maupun di daerah. Tujuannya semata – mata untuk membuat lebih baik sistim rekrutmen dan lebih transparansi,” terang Benny Rhamdany.

Brani, sapaan akrabnya, menegaskan Menpan dalam melakukan program di setiap daerah dalam rangka upaya perbaikan birokrasi agar selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan DPD RI. Begitu juga dengan pemerintah di daerah, DPD akan terus memantau dan mendorong sehingga tercipta pemerintah yang bersih.

“Komite I dan III sebagai representasi daerah akan turut mendorong pemerintah daerah agar dapat melakukan evaluasi birokrasi dan berkoordinasi dengan optimal agar terwujud pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,” pungkas putra daerah  Sulut ini. (tim me)