Harapan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mencengkram salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Gedung Manguni, pupus. Aroma keretakan menghampiri Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang digawangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ihwal persoalan, saat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang diketuai partai besutan Surya Paloh, dieliminasi dari deretan AKD di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa.

Penghapusan ini membuat sejumlah legislator Partai Nasdem, geram. Alasannya, sejak awal berkomitmen membangun koalisi dengan PDIP sebagai pemenang Pemilu, namun tidak mendapat jatah Ketua AKD. Apalagi, Partai Nasdem memiliki tiga kursi di DPRD Minahasa dan sudah berjuang habis-habisan untuk poros Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Jeffry Rombot, legislator Partai Nasdem mengaku kecewa. Penghapusan BURT dalam AKD, kata dia, tidak dikonsultasikan dengan Fraksi Partai Nasdem. Dia kecewa dengan sikap rekan koalisinya PDIP yang terkesan tidak memperjuangkan kepentingan Partai Nasdem.

“Buktinya dalam pembentukan AKD Nasdem hanya mendapatkan jatah Wakil Ketua Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), padahal sesuai kesepakatan awal, Nasdem mendapatkan jatah Sekretaris Komisi I, Wakil Ketua Komisi II, Sekretaris Komisi III dan Ketua Baleg,” tandasnya.

"Secara pribadi saya sangat kecewa dengan dihapuskannya BURT ini, sebab kami Partai Nasdem yang paling dirugikan karena pembagian jatah pimpinan AKD menjadi tidak proporsional," ujar Rombot, Senin (19/1).

Ketua DPRD Minahasa James Rawung, mengatakan, penghapusan BURT dari AKD dikarenakan BURT hanya berlaku untuk DPR-RI, tidak untuk kabupaten dan kota. Sebab, kata dia, urusan rumah tangga DPRD melekat di bagian Sekretariat DPRD.

"Memang berdasarkan hasil konsultasi ke Kementerian Keuangan, BURT tidak berlaku untuk DPRD kabupaten/kota karena urusan rumah tangga sudah melekat di bagian Sekretariat. Hal ini yang menjadi alasan kami untuk menghapus BURT dalam alat kelengkapan dewan," kelit Rawung.(joel polutu)