Meningkatnya penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Kabupaten Sitaro baik di Siau maupun Tagulandang, membuat banyak masyarakat mulai dihantui rasa takut. Tercatat di awal tahun 2015 yang baru memasuki minggu ketiga saja, sudah terdapat 4 kasus penderita DBD yang menimpa masyarakat Sitaro.

Sejumlah kalangan menilai hal ini dampak dari minimnya upaya antisipasi oleh pemerintah dalam hal ini instansi terkait yakni Dinas Kesehatan. Pasalnya, hingga kini tidak ada langkah antisipasi dari Dinas Kesehatan, yang terlihat di lapangan hanyalah tindakan penanganan, dimana, jika ditemukan wilayah yang terdapat kasus DBD baru wilayah tersebut akan dilakukan fogging.

Kepala Dinkes Sitaro, Dr Ria Papalapu saat dimintai keterangan memberikan respon yang kurang sedap dan terkesan melempar masalah ke pihak lain. Dirinya mengakui pihaknya sudah melakukan secara maksimal dalam meminimalisir kasus DBD dengan melakukan Sosialisasi ke beberapa wilayah.

"Pemerintah sudah berulang kali memberikan sosialasi terkait pencegahan DBD dengan melakukan program 3M. Seharusnya masyarakat juga harus proaktif dalam kebersihan lingkungan sehingga kasus DBD dapat diminimalisir," ujarnya.

Menariknya, di pihak lain, Papalapu juga menuding pemerintah Kecamatan selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah ke masyarakat tak mampu menjabarkan berbagai bentuk surat pemberitahuan menyangkut bahaya penyebaran virus DBD.

“Pemerintah kecamatan juga tidak proaktif dalam menyampaikan himbauan dari pemerintah daerah ke masyarakat tentang kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh pemuda asal Sitaro, Mister G Maru SH MHum sangat kecewa dengan respon yang diberikan Kadis Dinkes, mengingat Dinkes merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengendalikan penanganan wabah penyakit yang menyerang warga tersebut. Harusnya dengan tugas pokok seperti itu, sangat naif bila meningkatnya korban DBD dibebankan kepada pemerintah Kecamatan.

“Sesuai porsinya masing-masing saja. Kalau memang tugasnya Dinkes untuk meminimalisasi DBD, jangan melempar masalah ke pemerintah kecamatan,” tegasnya.(haman palandung)