Ratahan, ME - Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Tenggara (Mitra) memanas. Anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah anggota DPRD Mitra yang hingga kini tak kunjung dibayarkan jadi pemantik. Ujung-ujungnya, wakil rakyat ini pun mulai 'berkicau'.

Kesabaran legislator untuk menuntut haknya memang nampaknya mulai habis.

Ketua Fraksi Partai Golkar Mitra, Pdt Sonny Mandagi mengatakan, pembayaran SPPD sudah beberapa kali dijanjikan namun hingga saat ini belum juga terealisasi.

"Kami sudah cukup sabar atas janji-janji palsu tersebut. Kami menuntut karena apa yang harus di terima itu adalah hak kami," tegasnya di hadapan sejumlah wartawan.

Keterlambatan pembayaran ini menurut dia, dikarenakan ketidakdisplinan para pegawai Sekretariat Dewan (Setwan) dalam mengelola administrasi keuangan.

Dirinya bahkan menyebut pengelolaan keuangan di Sekretariat Dewan Mitra sangat amburadul.

"Mereka sangat lamban dan terkesan mereka tidak memahami tugasnya masing-masing. Ini yang menyebabkan penanganan keuangan Setwan amburadul," ketusnya.

Kinerja pegawai di Sekretariat Dewan dinilainya tak ada kemajuan. Pasalnya, meski jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) dan bendahara sudah beberapa kali di gonta-ganti, namun kasus ini masih saja terjadi.

"Tidak guna didatangkan sejumlah pejabat baru tapi hasilnya sama saja," kecam Mandagi.

Tak hanya itu, dia pun menduga dana tersebut sudah cair namun digunakan untuk membayar kegiatan lain.

Untuk itu, pihaknya berenca akan mengagendakan hearing dengan pihak Setwan.

"Kami sudah mengalami kerugian karena telah memakai uang pribadi. Jadi, kami berharap secepatnya sudah ada realisasi. Namun kalau tak kunjung diselesaikan juga, kita akan hearing pihak Setwan," tandasnya.

Sementara Sekretaris DPRD Mitra Drs Frits Mokorimban saat dihubungi mengatakan bahwa dana SPPD para anggota DPRD akan segera direalisasikan dalam waktu dekat ini.

"Saya sudah melaporkannya kepada bupati. Dan beliau sudah memerintahkan staf agar segera mengurus dana SPPD tersebut. Dipastikan pekan depan akan dibayarkan," kata Mokorimban. (jeksen kewas)