Airmadidi, ME - Untuk mewujudkan sistem pemerintah yang handal, penataan birokrasi di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), diharapkan sesuai dengan disiplin ilmu.

Sejumlah masyarakat berharap birokrat yang memegang jabatan tertentu, harus sesuai dengan disiplin ilmu, sehingga dapat menerapkan ilmunya di satuan kerja yang dipimpin.

"Aneh bila sarjana hukum tapi memimpin dinas yang lebih banyak berurusan dalam kegiatan fisik pembangunan atau ekonomi. Nah, hal-hal seperti ini yang harus disesuaikan sebelum menimbulkan kerugian bagi derah," tutur Rudi, warga Minut.

Dalam waktu dekat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut yang dipimpin Bupati Drs Sompie Singal, MBA serius melakukan penataan birokrasi sesuai dengan latar belakang birokrat.

Dikatakan Singal, pemerintah terus menggodok penataan birokrat yang sesuai, sehingga ada kesan the rigt man in the right place. Sebab dengan penataan birokrat ini, dapat mengukur kinerja seorang pejabat dan kalau dirasakan mampu akan dipromosikan, tapi kalau tidak tentunya harus siap-siap diganti.

“Sejauh ini pejabat dituntut untuk lebih serius memperkuat satuan kerjanya sehingga mampu memberikan kontribusi positif untuk kemajuan daerah,” harap Sompie.

Lebih lanjut dikatakannya, bagian penilaian kinerja juga bisa dilakukan dengan penataan birokrat seperti ini. Sebab setiap pejabat dituntut untuk mampu memberi konsep yang maksimal demi melakukan tujuan kemajuan daerah ini.

“Saya tidak segan-segan memberi apresiasi kepada pejabat terkait bila mampu meningkatkan kinerja dengan maksimal,” jelas Bupati. (risky pogaga)