Tutuyan, ME - Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tidak pernah lagi mendapatkan dana paskah bencana alam dari pemerintah pusat.

Pasalnya, sekitar tahun anggaran 2010, Pemda Boltim pernah mendapatkan alokasi dana paskah bencana alam sebesar kurang lebih Rp 18 Miliar dari Pemerintah Pusat.

Diduga kuat, proses pemanfaatan anggaran paskah bencana alam tersebut yang sempat bermasaalah, terutama menyangkut peruntukan dana itu, ikut jadi pemantik.

Dugaan penyimpangan pemanfaatan dana paskah bencana alam saat itu, diketahui telah berproses di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara. Proses penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan. Penanganan kasus ini pun dikritisi elemen masyarakat Boltim.

"Selaku LAKI kami sangat berharap jika proses penanganan kasus itu sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Maka kami meminta kiranya hasil penanganan kasus itu dapat disampaikan kepada pemerintah pusat," ujar Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Cabang Bolaang Mongondow Timur, Ismail Mokodompit.

"Karena permasalahan kasus pemanfaatan anggaran dana paskah bencana alam Rp 18 miliar itu sangat berdampak terhadap pemberian bantuan dana paskah bencana alam pada tahun-tahun berikutnya," sambung Mokodompit.

Menurutnya, itu  yang dialami oleh Pemda Boltim, dimana sejak adanya permasalahan pada tahun anggaran 2010 itu, sampai saat ini Pemda Boltim tidak pernah lagi mendapatkan alokasi dana paskah bencana alam dari Pemerintah Pusat. (pusran beeg)