Amurang, ME - Jelang pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemiluka) penyalahgunaan sumber daya negara masih cenderung terjadi. Bentuknya bisa berupa penyalahgunaan program Bantuan Sosial (Bansos), penyalahgunaan dana pembangunan desa, serta sejumlah program pemerintah lainnya.

Hal ini seperti di utarakan salah satu tokoh masyarakat Minsel, Jolly Rawung. Bahkan menurut dia, besarnya penyalahgunaan sumber daya negara terlihat jelas dari pengeluaran bagi partai pengusung yang jauh lebih besar dari penerimaan resmi. Jika ingin hasil pilbup sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, petahanan perlu dipastikan tidak menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan pilbup.

"Syarat lain, kontestan juga kita harapkan dapat bersaing dengan baik. Bukan dengan membeli suara dan bukan hasil dari intimidasi mengadalkan power kepemimpinan," sentilnya.

Selain penyalahgunaan sumber daya negara, jual beli suara menurutnya, juga menjadi salah satu kendala yang dikhawatirkan masih terjadi pada penyelenggara pilbup 2015 atau 2016 mendatang.

"Suara yang dikumpulkan jadi bancakan. Ini mungkin terjadi kalau petugasnya tidak benar," ujar Rawung.

"Jadi, masalah ini yang perlu di antisipasi semua komponen masyarakat, terlebih para penegak hukum di kabupaten Minahasa Selatan (Minsel)," tandas Rawung.

Senada juga dikatakan Charles Sumendap. Dirinya mengharapkan agar ajang pesta demokrasi lima tahunan ini tidak menjadi awal kehancuran pemerintahan. Karena jika para pemimpin salah melangkah, dan mengisyaratkan arahan mengkontabinasikan dalam lingkaran pemerintah, pasti secara otomatis akan sangat rentan terjadi penyimpangan anggaran, seperti contoh yang paling sensitif yaitu proses pengeluaran bansos.

"Mudah-mudahan hal yang ditakutkan ini, tidak akan terjadi di Minsel," terang Semendap. (revel maliangkay)