Manado, ME - Sikap enteng ditunjukkan puluhan pejabat di lingkup pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Intruksi Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr Djouhari Kansil, agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menuntaskan realisasi keuangan dan fisik di tahun 2014, tak digubris.

Fakta memiriskan itu terungkap dalam rapat evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (EPPA) per 31 Desember 2014, yang dihelat di ruang Mapaluse Kantor Gubernur. Realisasi keuangan dan fisik per 31 Desember 2014 hanya capai delapan puluh persen. 18 SKPD  dan 16 UPTD/Balai jadi pemicu. 34 intansi itu mendapat rapor merah.

Fenomena memiriskan itu sontak membuat Wagub gerah. Warning keras pun didendangkan orang nomor dua di Bumi Nyiur Melambai itu. “Kinerja intansi yang mendapat rapor merah akan dievaluasi. Saya minta kepala SKPD segera memasukan tunggakan laporan yang belum masuk,” tegas Kansil.

“Ini semua ini terjadi karena kalian tidak siap mengikuti Rapim EPPA saat ini. Kalian tidak mengikuti pra rapim EPPA sebelumnya sehingga rata-rata memberi alasan yang kurang tepat kepada pimpinan. Padahal terlebih dahulu sudah saya ingatkan pada Rapim EPPA lalu,” sambungnya.

Tahun 2015 sudah menjadi komitmen dari pimpinan menjadi daerah terbaik dalam pengelolaan anggaran di Indonesia. “Sulut harus Number One (nomor satu).  Jangan sampai Sulut mendapat rapor merah,” tegasnya lagi.

Seluruh  kepala SKPD pun diwajibkan mengikuti serta hadir dalam DES EPPA. “Yang sudah diberikan tanggung-jawab kepada petugas internal SKPD, juga harus hadir dalam setiap rapat pra rapim sebelum pimpinan menghadiri dan menyampaikan dalam rapim EPPA,” sembur Kansil.

Perencanaan di awal tahun mesti matang. Pimpinan SKPD  diminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap kelemahan administrasi yang terjadi ditahun sebelumnya agar tidak terulang lagi di tahun 2015. Misalnya dalam mengajukan admin RUP, pengajuan RUP, serta mengajukan paket-paket lelang. “Itu semua harys sesuai dengan kelengkapan dan persyaratan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku,” paparnya.

Diharapkan pimpinan, semua paket-paket lelang sudah selesai dilelang pada bulan Maret. “Tetapi lebih cepat lebih bagus sebelum bulan maret,” timpalnya. Kepala SKPD harus lebih memperhatikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di SKPD. “Terutama dalam perencanaan harus matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku agar supaya kegiatan pengelolaan keuangan bisa berlangsung secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel,” pinta Kansil.

Kedepan, pengelolaan keuangan di Pemprov Sulut sudah berbasis akrual. “Pimpinan SKPD dan pengelola keuangan dalam waktu dekat ini harus mengikuti Bimtek/Sosialisasi yang akan dilakukan oleh BPK-BMD dan Inspektorat Provinsi,” tandasnya.

Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE dalam kesempatan itu meminta seluruh SKPD untuk dapat memasukan target penyerapan anggaran Tahun 2015 dan segera memasukan permohonan pelelangan bagi SKPD yang mempunyai paket lelang. “Khusus bagi SKPD yang sudah menggantikan tenaga operator EPPA segera menyesuaikan cara mengaplot data sismontep di Biro Pembangunan,” kuncinya.

Diketahui Kinerja APBD Provinsi Sulut per 31 Desember 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 2.579.764.121.333, menghasilkan realisasi keuangan hanya mencapai Rp. 2.079.970.807.213,32 (80,63 %), realisasi fisik 86,09 %, target keuangan 90 % dan target fisik 95 %, deviasi keuangan -9,37 % dan fisik -8,91 %. Adapun SKPD yang belum memasukan Rencana umum Pengadaan berjumlah berjumlah 37 SKPD dan yang terbanyak yaitu Biro-Biro di Sekretariat Daerah.

Sedangkan SKPD induk yang mendapat rapor merah antara lain Inspektorat, Dispora, RSKD Ratumbuisang, BKPM, Disbudpar, Dinas PU, Biro Kesra, dan Sekretariat DPRD. Sedangkan UPTD/Balai yaitu UPTD Dipenda Tahuna, UPTD Dipenda Bolsel, PU Wil IV, UPTD Dishut Tahuna, UPTD Distanak SPPN, UPTD Perindag promosi, UPTD DKP Pengelolaan, UPTD Dishut Benih dan UPTD Balitbang. Hadir mendampingi Wagub, Inspektur Provinsi Praseno Hadi AK MSi, dan Kepala BPK-BMD Ir Olvie Ateng MSi.(aldy rorong)