Konflik periodik bernuansa politis di  'Jalur Gaza' Sulut, Tikela, kembali menyeruak. Aspirasi kambuhan yang hanya timbul kala momentum suksesi pemilihan kepala daerah, baik calon bupati Minahasa maupun calon walikota Manado, seolah menjadi sajian lain bagi kedua pemimpin daerah 'basudara' itu.

Kamis (8/1), sekitar 200 warga Tikela yang masih memiliki KTP Manado, meminta agar tetap ada di wilayah ibu kota Nyiur Melambai dan menolak bergabung ke Kabupaten Minahasa.

Menurut salah satu warga Tikela, Rosmina Manopo, saat hearing di DPRD Manado, mengatakan, sampai matipun mereka akan tetap menjadi warga Manado.

"Kami hanya minta untuk jadi warga Manado walau ada aturan-aturan yang telah dikeluarkan pemerintah (Tikela masuk wilayah Minahasa,red). Kalau hendak mencium kaki Pak Bupati Minasaha pun kami siap asalkan jadi warga Manado saja," kata Manopo dengan suara bergetar.

Alasannya cukup realistis, transportasi dalam mengurus administrasi terlalu jauh jika harus ke ibukota Minahasa, Tondano. Merekapun mengakui sejak 2008 lalu sudah jadi warga Kelurahan Tikala Baru, otomatis jadi warga Kota Manado.

Dirinya berharap saat ini pemerintah dari Manado, Minahasa, Minahasa Utara sampai Pemprov Sulut hilangkan dulu pemikiran rencana lain tapi lebih mementingkan dahulu nasib warga yang secara langsung kena imbas dari program-program pemerintah.

Anggota DPRD Manado Anita De Blouwe menuturkan, kalau kondisi ini sudah lama terjadi dan mengharapkan ada pemikiran matang mencarikan solusi.

"Cukup lama mereka terombang-ambing antara ke Minahasa atau Manado semua urusannya pada tapal batas. Untuk itu sudah barang penting instansi terkait duduk bersama," ungkap De Blouwe legislator Dapil Tikala-Paal Dua ini.

Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Minahasa 2012 silam, warga desa Tikela memberikan hak suara di 2 TPS yang dibentuk KPUD Minahasa. Bupati Minahasa dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa Tikela adalah bagian dari kabupaten Minahasa. (devy kumaat)‬