KUNJUNGAN Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia ke Sulawesi Utara, Robert Blake, Rabu (7/1) kemarin, tuai polemik. Respon Pemerintah Provinsi Sulut, jadi pemantik. Maklum, kedatangan pejabat diplomatik dari negara adidaya di Bandara Samratulangi Manado, hanya disambut oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr Djouhari Kansil bersama sederet pejabat Pemprov.

Fenomena itu sontak mendapat reaksi kritis. Bola panas sasar Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS). Orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai, dianggap menganggap remeh kehadiran dari pejabat yang merupakan representasi dari Presiden Barrack Obama.

“Ini bisa dianggap melanggar etika diplomatik. Ini bukan karena dubes Amerika Serikat berasal dari negara adidaya yang sangat berpengaruh di Indonesia. Tapi kedatangannya itu merupakan bagian dari hubungan diplomasi internasional yang mungkin akan memberikan keuntungan khusus bagi Sulut,” sembur pemerhati politik dan pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka, kepada sejumlah wartawan. “Seharusnya Gubernur hadir dan menyambut langsung kedatangan Dubes Amerika di Bandara,” sambungnya.

Jebolan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu pun menyesalkan sikap dari SHS tersebut. “Sangat patut disesalkan. Ini bisa berdampak di Kemenlu (kementrian luar negeri, red). Sekaligus jadi catatan penting bagi Pemprov Sulut,” tanggapnya.

Ia pun meyakini, Dubes Amerika akan merasa kecil hati. “Tidak perlu ditanya kepada Dubes. Ia tentu kecewa. Bukan tidak mungkin aka nada ketersinggungan. Sebab Dubes Amerika itu mewakili Presiden Obama,” sambung Putra Gubernur pertama Sulut itu.

Soal kemungkinan SHS berada sedang di luar daerah, Taufik tak menggubrisnya. “Semua kegiatan itu ada skala prioritas. DPRD Sulut saja, menggeser agenda Sidang Paripurna Buka dan Tutup Tahun, karena menghargai kehadiran Dubes Amerika yang akan melakukan sejumlah agenda kegiatan di Sulut. Tapi kalau Gubernur berpendapat lain, silahkan,” terangnya.

Undang Undang nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan juga mengatur tentang hal itu.  Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia harus diterima oleh pejabat yang tertinggi kedudukannya. Bila di negara, oleh Presiden, Provinsi oleh Gubernur dan Kabupaten/Kota oleh Bupati dan Walikota. “Takutnya ini akan memberi efek yang kurang baik bagi Sulut dimata Amerika Serikat. Sebab waktu kedatangan Dubes Tiongkok belum lama ini, disambut sangat antusias oleh Pemprov khususnya Pak Gubernur,” paparnya lagi.

Perlakuan Pemprov terhadap Dubes dinilai akan mendapat perhatian dari dunia internasional. Sebab geopolitik dunia saat ini ada di kedua wilayah, masing-masing Amerika Serikat dan Tiongkok. “Perhatian Gubernur terhadap Dubes Tiongkok dan Dubes Amerika bisa dijadikan pembanding.  Ini diskriminasi hubungan politik. Atau mungkin geopolitik dan geo ekonomi Indonesia pada umumnya dan Sulut pada khususnya mengarah ke Tiongkok,”  tandasnya.

Gubernur SHS melalui Kepala Pemerintahan dan Humas, Drs Lynda Watania dan Kabag Humas, Jahja Rondonuwu ketika dikonfirmasi, mengkaim Gubernur Sulut tengah berada diluar daerah saat kedatangan Dubes Amerika Serikat, Rabu kemarin. “Pak Gubernur baru tiba di Manado. Jadi Dubes Amerika disambut Pak Wagub, unsur Forkopimda dan SKPD terkait di Bandara. Sekarang, (kemarin sore,red) Pak Gubernur sedang membahas materi Dubes untuk agenda besok (hari ini,red) di VIP Room Bandara (Samratulangi,red),” ujarnya.

Watania menyebut Dubes hanya melakukan agenda pribadi pada kunjungan di hari perdananya di Sulut. “Hari pertama Dubes berkeinginan pribadi, tetatpi protap protokoler harus jalan, karena beliau tamu negara. Besok (hari ini,red) baru Dubes akan melakukan pertemuan dengan Pak Gubernur,” timpalnya.

Tepisan senada dilayangkan Rondonuwu. “Pak Gubernur baru datang dari Jakarta. Ada tuga yang tidak kalah penting. Jadi ada juga prioritas,” tutup Jubir Gubernur Sulut itu. (aldy rorong)