Berbagai persoalan pertambangan tak henti mendera wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Daerah Bolaang Mongondow Raya salah satu yang tak pernah sepi dengan persoalan tersebut. Rakyat kebanyakan sering menjadi pihak yang paling dirugikan.

Persoalan ini dikritisi legislator Sulut, Rita Lamusu Manoppo. Ia pun mendesak agar Badan Lingkungan Hidup (BLH) secara rutin turun lapangan demi mengantisipasi bahaya bagi masyarakat yang diakibatkan oleh pencemaran limbah tambang.

“BLH harus selalu turun lakukan pemantauan. Sebab banyak masyarakat yang berada di wilayah lingkar tambang. Masyarakat lingkar tambang harus diperhatikan karena sangat rentan terkena dampak pencemaran,” tegasnya.

Personil Komisi IV DPRD Sulut ini berharap, BLH tidak menjadi ‘pemadam kebakaran’. “BLH biasa setiap 4 bulan sekali, sesusi aturan harus turun melakukan pemeriksaan. Jangan nanti ada kasus baru turun. Apalagi air, kalau sudah tercemar bahaya. Makanya instansi terkait harus proaktif,” tandas wakil rakyat dari dapil Bolaang Mongondow Raya ini.

Pihak perusahaan tambang juga diminta serius memperhatikan persoalan lingkungan. “CSR harus maksimal. Tapi faktanya, CSR perusahaan tambang juga bermasalah,” ketusnya.

Diakui politisi PKS ini, Komisi IV DPRD Sulut punya target untuk turun ke sekitar wilayah pertambangan yang ada di Sulut. Terutama ke wilayah Bolaang Mongondow Raya.

“Di sana banyak kasus. Di Bolsel, Boltim dan lain-lain. Kita akan tinjau. Tinggal koordinasi dengan Ketua DPRD,” kuncinya. (rikson karundeng)